Arief Affandi Cukup Berpeluang Setelah Bambang Mundur

KRC, SURABAYA -
Partai Demokrat, ''musuh'' besar PDIP dalam bursa pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya 2010, tak bisa menyembunyikan ''kegirangannya'' setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Bambang Dwi Hartono tak bisa nyalon lagi lantaran sudah dua kali menjabat. Calon-calon Demokrat pun mengungkapkan optimisme yang begitu tinggi.

Wawali Surabaya Arif Afandi mengaku sebagai salah seorang yang mendapatkan angin. ''Pastinya bukan hanya Demokrat, lah. Partai lain juga terbuka,'' ujar bapak empat anak itu di Kantor Wakil Wali Kota, Balai Kota, kemarin. Sebab, suara yang sudah mengarah ke Bambang D.H. bisa diperebutkan calon lain. ''Itu membuat kompetisi lebih seru,'' ungkapnya.

Arif memang mengakui bahwa elektabilitas Bambang sebagai figur wali kota begitu tinggi. Kinerja Bambang sebagai wali kota begitu dahsyat. Banyak program yang berhasil. ''Nyata terlihat masyarakat,'' ujar Arif. Hal itu, tegas dia, membikin figur Bambang sangat kuat.

Sehari pasca keluarnya putusan MK, Arif langsung menjadi ''magnet'' calon-calon lain. Kemarin di ruang dinasnya, dia disambangi M. Sholeh, calon wali kota dari jalur independen. Sholeh, advokat muda tersebut, menyatakan ingin menimba ilmu politik.

Mantan aktivis PRD tersebut juga menyebutkan, gagalnya Bambang untuk maju lagi membuat peluang Arif sangat besar. ''Terus terang, tidak ramai tanpa Pak Bambang. Mas Arif akan lenggang kangkung sendirian tahun depan,'' ungkap Sholeh lantas tertawa kecil.

Dengan berbagai pujian itu, maukah Arif menggandeng Sholeh sebagai wakilnya dalam pemilihan tahun depan? Arif menjawab diplomatis. ''Everything is possible,'' tuturnya lantas tersenyum.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana juga mengaku gembira atas gagalnya Bambang untuk mencalonkan lagi. ''Jujur, chance saya menjadi besar dengan tidak bisanya Pak Bambang maju lagi,'' tuturnya kemarin.

Wisnu memang berhasrat mencalonkan diri sebagai wali kota Surabaya periode 2010-2015. Sejak 10 November lalu, ketua DPC PD Surabaya tersebut memantapkan diri bertarung dalam kompetisi. Wisnu sudah membuat ratusan poster dan puluhan baliho besar. Beberapa balihonya sudah bisa dilihat di beberapa sudut kota ini. Misalnya, di Jalan A. Yani, Jalan Ngagel, dan Jalan Kertajaya.

Selain senang, Wisnu mengaku sedih karena Bambang tidak bisa maju lagi. Menurut dia, kader PDIP tersebut telah berhasil membangun Surabaya. Sosok Bambang pun, kata dia, amat populer di mata masyarakat. Kepopuleran itu, ujar dia, jauh lebih powerful daripada mesin politik partai. ''Jujur, Pak Bambang adalah sosok terbaik di kota ini,'' tegasnya.

Selain merasa chance-nya semakin besar, Wisnu menyatakan mundurnya Bambang merupakan berkah tersendiri. Saat ini, ungkap dia, pihaknya sedang menjajaki lobi intensif dengan kubu Bambang dan PDIP. Tujuannya, mengajak Bambang menjadi mitra koalisinya. Wisnu mengharapkan Bambang mau mendampingi dirinya sebagai bakal calon Wawali.

''Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Semua bisa terjadi. Justru kalau benar Partai Demokrat bergandengan dengan PDIP, pemerintahan akan menjadi sangat stabil,'' tuturnya.

Dia menilai, jika satu pasangan calon wali kota berasal dari satu partai, akan timbul suasana tidak sehat. Dia menuturkan, monopoli politik sangat jelek. Dampaknya, Wisnu memprediksi, pasangan calon itu tidak laku di mata masyarakat.

Senada dengan Arif dan Wisnu, kandidat bacawali dari PD lainnya, Fandi Utomo, merasa di atas angin. Hanya, mantan ketua DPC PD Surabaya itu masih sungkan-sungkan mengungkapkan hal tersebut. Fandi menyebutkan, dengan kandasnya Bambang, dirinya bakal mengkaji ulang apakah hal tersebut membuka kemungkinan-kemungkinan baru baginya.

Pertarungan Internal Demokrat

Sebelum bertarung dalam kompetisi yang sesungguhnya, Wisnu, Arif, dan Fandi harus bertarung untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Dalam waktu dekat, Demokrat membentuk tim sembilan untuk menggodok calon wali kota itu.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPC Partai Demokrat Surabaya Mochamad Machmud menuturkan, saat ini PD sedang menggodok pembentukan tim sembilan. Anggotanya adalah tiga orang dari DPP, tiga orang dari DPD Jatim, dan sisanya dari DPC Surabaya.

Sesuai peraturan organisasi, ketua tim sembilan adalah ketua DPD Jatim. Sekretarisnya adalah ketua DPC Surabaya. Menariknya, Wisnu Wardhana masuk dalam tim sembilan. Padahal, dia sudah terang-terangan mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon wali kota. ''Kalau soal itu, kita tunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknisnya),'' terang Machmud.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut menambahkan, nama-nama anggota tim sembilan, terutama dari DPC dan DPD, akan muncul selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pilwali, akhir Mei atau awal Juni.

Namun, meski sejauh ini dipastikan duduk dalam tim sembilan, Wisnu justru kurang sreg kalau pemilihan dilakukan tim tersebut. Menurut dia, alangkah lebih baik Demokrat mengadakan polling. ''Hal tersebut, bagi saya, paling transparan. Kalau benar demikian, saya akan siap fight. Saya juga akan berusaha menggenjot massa secepat dan semaksimal mungkin,'' tegasnya. (hn)




.

Geliat Bursa Walikota Surabaya

KRC, Surabaya
Wacana pencalonan Bambang Dwi Hartono sebagai wakil wali kota periode 2010-2015 memang sah secara hukum positif. Demikian juga soal rencana Saleh Ismail Mukadar, bakal calon wali kota PDIP, yang akan mundur jika terpilih agar Bambang bisa naik jadi wali kota. Tapi, aksi ''tipu-tipu politik'' tersebut dapat membuat citra PDIP kian ambles. Demikian pula citra Bambang D.H. yang selama ini sudah terpupuk apik.

Itu diungkapkan pengamat politik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI) Universitas Airlangga Haryadi kemarin (19/11). Haryadi mengakui bahwa popularitas Bambang begitu moncer. Kiprahnya sebagai wali kota selama 7,5 tahun cukup membanggakan. Dengan demikian, ungkap master dari University of California Berkeley itu, wajar PDIP begitu memperjuangkan Bambang secara mati-matian.

Bambang pun diplot di posisi mana saja, termasuk duduk di posisi calon wakil wali kota. Tujuannya suara untuk Bambang tidak lari ke mana-mana.

Setelah dinyatakan tidak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah dua kali menjabat, pencalonan Bambang di posisi wakil wali kota memang sah. Hukum positif membolehkan, aturan main politik juga tidak melarang. Namun, siasat lanjutan Saleh Mukadar, yakni mundur kalau terpilih agar Bambang sebagai wakil bisa naik lagi ke pucuk pimpinan, bisa jadi bumerang. ''Masyarakat kita mungkin tidak akan bisa menerima aksi tipu-tipu dan pembohongan itu. Mungkin secara politik itu biasa, tetapi hal tersebut sangat tidak bermoral di mata masyarakat,'' katanya.

Kalau betul strategi itu yang akan dijalankan, nama Bambang akan hancur di mata publik. Menurut Haryadi, orang akan menilai suami Dyah Katarina tersebut ambisius dan gila kekuasaan. Hal tersebut, menurut Haryadi, akan membikin suara PDIP tidak malah baik, tetapi hancur luar biasa.

Haryadi menuturkan, meski berat, Bambang seharusnya menjadi orang di balik layar saja dalam menyokong calon dari PDIP. Dia bisa muncul di publik dan berperan untuk memberikan personal guarantee saja kepada siapa saja calon dari PDIP. Dia bisa meyakinkan pengikut setianya untuk memilih siapa pun kader PDIP yang maju. Sebab, calon tersebut adalah penerusnya.

Itu bisa jadi salah satu siasat politik untuk menyaingi calon dari Partai Demokrat. ''Saleh Mukadar juga tidak mudah kalah kalau digaransi oleh Bambang. Banyak suara Bambang yang akan mengalir ke sana,'' tuturnya.

Strategi yang cespleng memang perlu. Sebab, kegagalan Bambang untuk mencalonkan diri lagi membuat peta persaingan begitu mudah ditebak. Wawali Arif Afandi diyakini berada di pole position untuk merebut kursi Surabaya-1. Tapi, jalan Arif pun tak mulus. Ada pertarungan internal dalam tubuh Demokrat. Kalau Arif bisa mendapatkan rekomendasi dari PD untuk maju, maka peluangnya akan sangat besar. ''Asal strategi politik yang diusung Arif tepat. Terutama saat memilih pasangan yang pas, maka dia akan bisa melenggang,'' tutur Haryadi.

Dengan mundurnya Bambang, kata Haryadi, tak ada calon lain yang bisa menyaingi popularitas dan tingkat elektibilitas Arif. Haryadi, bapak dua anak itu, menuturkan, ada tiga survei yang dilakukan salah satu lembaga dalam mengukur sosok yang layak memimpin Surabaya. ''Saya tak menyebut lembaga tersebut. Tapi, saya jamin kredibel,'' ujar Haryadi.

Dalam survei pertama setahun lalu, popularitas dan elektabilitas Bambang melesat. Arif dan Saleh Mukadar tercecer jauh. Saleh pun tak bisa mengejar posisi Arif. ''Figur lain masih belum kelihatan. Tidak masuk hitungan lah. Kita anggap itu sebagai variabel saja. Mungkin hanya ada Indah Kurnia di luar tiga orang itu. Tetapi jaraknya juga masih sangat jauh,'' tandas Haryadi.

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu menambahkan, konfigurasi calon masih belum berubah saat lembaga survei itu melakukan tracking kedua, tiga bulan lalu. Bambang D.H masih yang teratas. Namun Arif Afandi mulai mendekati tingkat elektabilitas dan popularitas Bambang. Itu karena wacana gagalnya Bambang D.H. untuk maju kembali. Sementara itu, Saleh Ismail Mukadar namanya semakin jauh tertinggal dibandingkan dua orang incumbent tersebut. Calon lain, kata Haryadi, masih belum muncul ke permukaan.

Sebulan lalu, lembaga survei kembali melakukan tracking. Arif Afandi mengalami lonjakan yang sangat berarti. Meski dia masih berada di bawah Bambang D.H., namun, sedikit sekali jaraknya. Nama Saleh rupanya terus terpuruk. Dalam survei tersebut, dia makin tenggelam.

Lantas bagaimana dengan sosok lain? Haryadi mengungkapkan, sosok seperti Fandi Utomo, Wisnu Wardhana, Tri Rismaharini, dan M. Sholeh sudah muncul. Namun mereka masih belum bisa menyaingi tingkat popularitas dan elektabilitas tiga orang tersebut. Haryadi meyakini bahwa konfigurasi itu tidak banyak berubah menjelang pilwali mendatang.

Haryadi juga menyebut Arif justru akan lebih mudah merebut hati masyarakat Surabaya ketimbang bertarung di tingkat internal partai. Pertarungan di Demokrat sangat ketat. Arif harus bertarung dengan Fandi Utomo dan Wisnu Wardhana. Apalagi, kata Haryadi, Fandi dan Wisnu punya lobi yang sangat kuat ditingkat elite. Terutama Fandi. Track record mantan ketua tim sukses SBY-Kalla Surabaya pada pilpres 2004 cukup mengagumkan. Fandi pun pernah menjadi pemenang konvensi PKB dalam pilwali Surabaya 2005 meski bukan berasal dari partai itu. ''Walau akhirnya PKB memutuskan lain, itu merupakan sebuah pencapaian tersendiri,'' tuturnya.

Namun, peluang Wisnu dan Fandi sangat berat. Haryadi menyebut dua orang tersebut sangat telat. ''Harusnya, dua tahun lalu mereka deklarasi. Apalagi Wisnu terkesan tidak serius. Dia terkesan hanya ingin meningkatkan bargainnya saja sebagai ketua DPC,'' tandasnya.

Haryadi menyebut bahwa Tri Rismaharini bisa maju. Namun bukan sebagai bakal calon wali kota, tetapi bakal cawawali. Meski track record Risma di pemerintahan sangat cemerlang, namun sosok Risma masih belum kuat sebagai orang yang bisa duduk di jabatan politik. ''Tingkat popularitasnya boleh tinggi, tetapi elektabilitasnya rendah,'' tutur Haryadi.

Senada dengan Haryadi pengamat politik lain asal Unair Kacung Maridjan menuturkan, peluang Bambang D.H untuk maju sebagai cawawali bisa terbuka lebar. Sebab hukum postif memungkinkan hal tersebut. Tetapi, hal ini bisa menjadi blunder bagi Bambang dan PDIP. Pasalnya, dia akan dinilai ambisius dan gila kekuasaan oleh masyarakat. Dan hal ini tidak bagus. (hn)

Boros Anggaran Peresmian SSC Dimasalahkan Dewan

KRC, SURABAYA -
Rencana peresmian Surabaya Sport Center (SSC) dipermasalahkan DPRD Surabaya. Sebab, untuk acara peresmian saja, pemkot menganggarkan Rp 12,1 miliar. Angka itu melebihi anggaran program kemiskinan.

Dewan menilai, anggaran yang diajukan pemkot melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 itu tidak rasional. Bahkan, itu bisa mencederai rasa keadilan masyarakat Surabaya. Sebab, untuk peresmian yang dilakukan dalam waktu sehari itu, dana yang dialokasikan melebihi anggaran program kemiskinan selama setahun.

''Untuk program Jamkesmas nonkuota di dinas kesehatan (Dinkes) saja, alokasinya hanya Rp 10 miliar. Itu untuk orang miskin setahun. Nah, ini peresmian untuk hura-hura, anggarannya sampai Rp 12,1 miliar. Ini sudah keterlaluan,'' kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono.

Dana pesta pembukaan stadion yang diberi nama Gelora Bung Tomo itu baru terkuak saat banggar (badan anggaran) melakukan rapat kemarin. Pemkot melalui dinas pemuda dan olahraga (dispora) memang mengajukan anggaran untuk sejumlah kebutuhan. Mulai biaya perawatan stadion-stadion di Surabaya hingga peresmian SSC.

Nah, begitu melihat anggaran launching SSC yang dijadwalkan Mei 2010, beberapa anggota dewan menyatakan tidak setuju dengan alokasi dana tersebut. ''Ini sudah tidak bisa masuk akal,'' ucap Baktiono yang juga anggota banggar.

Dalam rencana anggaran biaya, dana Rp 12,1 miliar itu terdiri atas 21 item uraian. Misalnya, untuk upacara dan pergelaran, pemkot menganggarkan Rp 2 miliar. Namun, tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan upacara dan pergelaran.

Saat peresmian nanti, pemkot juga akan menyewa 140 bus untuk mengangkut masyarakat yang bakal menonton peresmian stadion. Untuk keperluan itu, pemkot menganggarkan Rp 500 juta. Selain itu, pemkot berencana mengundang tim sepak bola dari luar negeri dan mengalokasikan dana Rp 1 miliar.

Pos dana lain yang dianggap tidak wajar oleh dewan adalah suvenir. Hanya untuk pengadaan 25 ribu suvenir, pemkot menganggarkan Rp 2,5 miliar.

''Ini jelas pemborosan. Konsep acaranya mungkin saja bagus. Tapi, jangan makan anggaran besar itu. Masak semalam habis Rp 250 juta untuk kembang api saja,'' kata Fatkur Rohman, anggota banggar yang lain.

Dia mengatakan, anggaran Rp 12.195.951.900 itu tidak tertampung dalam penyusunan RAPBD 2010. Tapi, pada akhir pembahasan di komisi D, anggaran prestisius itu dititipkan secara misterius. ''Apalagi, kode rekening kegiatannya belum ada. Ini sesuatu yang aneh tapi nyata, tiba-tiba muncul belakangan,'' ujar ketua DPC PKS Surabaya itu.

Menurut dia, dewan nyaris kecolongan dengan kegiatan yang leading sector-nya berada di dispora itu. Apalagi, anggaran superbesar tersebut diajukan ketika Surabaya masih menghadapi banyak masalah pelik lainnya. Misalnya, ancaman gizi buruk dan masalah pengentasan kemiskinan yang belum tuntas.

Karena itu, dewan berjanji tidak akan meloloskan anggaran Rp 12,1 miliar. DPRD mau menyetujui itu jika angkanya diturunkan. ''Kami kira, idealnya cuma Rp 2 miliar. Itu sudah mewah. (tw)

Diduga Jaksa Tebang Pilih Kasus P2SEM

KRC, Surabaya –
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dinilai tebang pilih dalam menyelesaikan kasus Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Pasalnya hingga Kamis sore (22/10), Kejati Jatim baru menetapkan mantan Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid sebagai tersangka utama. Padahal, masih ada sejumlah anggota dewan lain yang ditengarai menjadi aktor utama dalam bancakan dana hibah itu.

Salah satu nama anggota dewan yang masih diluar tahanan adalah Renville Antonio dari Fraksi Demokrat. Politisi muda ini diduga kuat juga berperan sama halnya Fathrorrasjid. Melalui dana P2SEM, ia memberikan bantuan unit-unit komputer di sejumlah sekolah-sekolah di Jawa Timur. Sama dengan Fathorrasjid yang disebut-sebut memerintahkan ajudannya Pudjiarto (keduanya kini mendekam di Medaeng), Renville juga mengajak Mualimin (warga Sidoarjo) yang kini juga sudah merasakan pengapnya di Medaeng. Mualimin dianggap telah melakukan mark-up harga komputer dengan jumlah ratusan unit.

Sayang, selama ini Kejati diduga melindungi Mualimin dengan dalih yang bersangkutan tidak memberikan keterangan yang jelas soal keterlibatan Renville Antonio.

Inilah yang memicu kecurigaan dari para praktisi hukum di Surabaya. Dading P Hasta menyatakan, sebenarnya Kejaksaan tidak kesulitan dalam menyelesaikan dugaan kasus korupsi yang merugikan uang negara miliaran rupiah itu. Karena, lanjut Dading, sudah ada beberapa mantan anggota DPRD Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“ Namum itu semua tergantung kepada Kejaksaan apa mereka serius dalam menyelesaikan persoalan itu atau tidak,” tuturnya pada Surabaya Pagi tadi malam.

Ia menegaskan, Kejaksaan harus serius dalam menyelesaikan persoalan itu, karena kasus ini menjadi perhatian masyarakat. “Jika Kejaksaan tidak segera menyelesaikan dugaan korupsi itu, berarti kejaksaan main-main dan hanya orang tertentu yang dijadikan korban,” tambahnya.

Masih menurut Dading, di dalam proses penyelidikan sudah jelas pembuktiannya dan kejaksaan tinggal mengembangkan siapa yang terlibat. Sebab, menurut pengacara terkemuka di Surabaya ini, dalam kasus P2SEM yang terlibat dan menikmati kucuran dana itu tidak sedikit, melainkan lebih dari satu orang.

Ia khawatir Kejaksaan akan sangat mencederai supermasi hukum. Di mana hukum tidak pandang bulu dalam menyelesaikan persoalan. Jika katanya yang bersalah dan melanggar hukum, harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“ Hukum jangan dibuat main-main dan jika itu benar apa yang dilakukan Kejaksaan, maka sangat memalukan serta mencederai hukum,” ujarnya.

Dading menegaskan kejaksaan seharusnya bisa menetapkan beberapa tersangka lagi dengan tidak hanya berhenti pada sosok Fathorrasjid.

“ Kalau tidak tuntas dan hanya Fathorrasjid yang jadi tersangka, diberhentikan saja dari Kejaksaan,” tegasnya.

Sementara Dosen Fakultas Hukum Ubhara Surabaya Dr. M. Sholahudin SH MH, juga mempertanyakan kinerja Kejaksaan Jatim. Ia mengutarakan, dalam hukum pidana, para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan satu orang. Melainkan banyak orang yang terlibat.

“Apa lagi yang dikorupsi itu uang anggaran baik itu APBD atau APBN, tidak mungkin pelakunya hanya satu orang saja,” jelasnya.

Menurutnya Sholahudin, kitab hukum pidana pasal 55 tentang acara umum disebutkan ada 4 kriteria atau pedoman di mana orang melakukan korupsi adalah mereka yang turut serta melakukan korupsi, yang membujuk melakukan korupsi dan menyuruh melakukan korupsi.
“Jadi jika Kejaksaan serius dalam menyelesaikan kasus itu tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang terlibat,” katanya.

Ia menuturkan lagi, jika mengacu pada hukum pidana korupsi seharusnya tidak Fathorrasjid serta asistennya saja yang jadi tersangka. “ Tidak cukup hanya satu tersangka karena pasti banyak lagi yang melakukan tindakan serupa,” lanjutnya.

Pengamat hukum dari Ubhara ini menegaskan, jika kejaksaan tidak bisa mengembang serta menangkap para tersangkan lainnya, hal ini akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat umum.

“Kalau hanya Fathorrasjid saja masyarakat beranggap mantan ketua DPRD Jatim itu hanya sebagai tumbal dan ini ketidakadilaan terjadi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data dan investigasi Surabaya Pagi, Renville dan Mualimin saling berkaitan alias satu paket dalam urusan pencairan dana P2SEM senilai Rp 2,5 miliar yang mayoritas anggarannya digunakan untuk pembelian komputer. Salah satunya adalah pengadaan tujuh unit komputer di SMK Pelayaran Kota Kediri dengan anggaran Rp 100 juta.

Selain pengadaan komputer, Renville juga menerima dua paket proyek P2SEM lainnya dengan nominal anggaran cukup besar. Antara lain proyek penggemukan sapi limusin di desa seloliman Kec Trawas senilai Rp 200 juta dan desa Segunung Kec Dlanggu Mojokerto senilai Rp 300 juta.(jj)

SBY Tepis Dirinya Hanya Jendral Staf

KRC, JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menepis anggapan bahwa dirinya hanya seorang jenderal di belakang meja yang tak memiliki pengalaman tempur. SBY mengatakan, selama karirnya di militer, dirinya sempat ditugaskan di satuan lintas udara pada Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang diterjunkan di sejumlah operasi militer.

"Banyak yang mengatakan bahwa SBY itu selama di TNI hanya bertugas di staf. Begitu katanya, terutama ketika sedang ada kegiatan demokrasi, perhelatan pemilu. Yang jelas, saya mengabdikan waktu saya, semasa di TNI, di satuan lintas udara sampai memimpin brigade infanteri di Kostrad, yang bertetangga dengan Kopassus," papar SBY setelah menerima brevet komando kerhormatan Kopassus di Mako Cijantung, Jakarta, kemarin (20/8).

Dengan brevet tersebut, SBY diterima sebagai warga kehormatan korps baret merah itu. Brevet diberikan KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, disaksikan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Pangkostrad, dan perwira tinggi korps baret merah. Turut menyaksikan pula, Danjen Kopassus yang juga adik ipar SBY, Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

SBY menambahkan, dirinya juga pernah ditugaskan ke Timor Timur dan menjadi komandan batalyon pasukan perdamaian di Bosnia. Dia bercerita, selama bertugas di operasi-operasi militer, dirinya sudah kerap bekerja sama dengan Kopassus. ''Saya tahu betul kecakapan, prestasi, dan jasa satuan elite ini kepada bangsa dan negara,'' ujarnya.

SBY kemarin juga menyaksikan latihan kesiagaan penaggulangan teror yang digelar Kopassus. Latihan tersebut tertutup bagi umum. ''Setelah menyaksikan keterampilan taktis, saya bangga, dan teruslah menjadi prajurit yang andal sebagai perisai bangsa dan negara,'' tuturnya. SBY mengatakan, dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, TNI mengenal dua operasi militer, yakni dengan perang dan selain perang.

Menurut dia, kedua-duanya adalah tugas konstitusional yang sah, sesuai dengan perintah atau amanat undang-undang. Karena itu, lanjut SBY, tidak tepat jika berpandangan bahwa TNI tidak boleh menjalankan tugas selain perang. Kopassus didesain untuk melaksanakan operasi khusus yang berkaitan dengan perang dan selain perang. Korps baret merah juga harus siap berada di belakang garis musuh dan operasi lawan gerilya.

Dia mencontohkan, krisis di perbatasan Ambalat juga terus diupayakan negosiasi dan diplomasi dengan Malaysia. ''Tapi, tetap dengan catatan bahwa satu jengkal wilayah Indonesia harus kita pertahankan dan tidak bisa disentuh negara lain,'' terang SBY.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan prajurit. Tahun depan, diusulkan anggaran pertahanan menjadi Rp 40 triliun. ''Saya berharap, anggaran digunakan secara tepat, untuk pengadaan alutsista dan meningkatkan kemampuan ope­rasional,'' ujarnya.

Sementara itu, pidato penerimaan atau acceptance speech capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tadi malam menjadi akhir perhelatan Pemilu 2009. Selama 22 menit, dengan 28 kali tepuk tangan, SBY menyampaikan pidato yang berisi ucapan terima kasih, ajakan bersatu kembali, serta janji membentuk pemerintahan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih SBY diberikan kepada rival-rivalnya. Secara berturut-turut, mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto. ''Mereka adalah putra-putri bangsa yang memberikan kemajuan terbaik bagi demokrasi kita,'' kata SBY.

Dia juga berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPUD, Bawaslu, Panwaslu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Polri, dan pemerintah dae­rah. Ucapan terima kasih juga di­sampaikan kepada seluruh ma­syarakat dan para pendukungnya.

SBY mengatakan, Pemilu 2009 merupakan tonggak sejarah bangsa untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan melaksanakan suksesi politik secara langsung dan berkala. ''Ini menunjukkan, bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan kompetisi politik secara patut, teratur, dan beradab,'' ujarnya.

SBY menyampaikan pidato pene­rimaan di depan sekitar 2.000 pen­dukung yang mema­dati tempat duduk yang mengitari panggung terbuka di depan Hall D JI Expo Kemayoran, Jakarta. Dengan skala yang lebih ke­cil, desain panggung dibuat mi­rip dengan yang digunakan Pre­siden AS Barrack Obama saat menyampaikan pidato serupa.

SBY segera mempersiapkan ka­binet baru yang terdiri atas te­naga yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi. Untuk itu, SBY memastikan adanya pakta integritas dan kontrak kinerja dari anggota kabinetnya.

''Kabinet yang terbaik, profesional, dari semua kalangan, baik partai politik maupun nonpartai, dan memastikan kabinet siap bekerja sejak hari pertama dilantik,'' bebernya. (don)

Antasari Nyanyi Cokot Pimpinan KPK

KRC,JAKARTA -
Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tidak ingin sendirian menghadapi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Mantan jaksa itu berusaha ''mencokot'' para pimpinan lembaga superbodi tersebut. Bahkan, polisi mengatakan bahwa Antasari telah mengembangkan kasus pembunuhan itu dengan laporan korupsi di KPK.

''Kami sebatas menerima laporan. Itu murni inisiatif yang bersangkutan (Antasari, Red),'' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Chrysnandha Dwi Laksana kemarin.

Laporan itu, tambah dia, terkait dugaan korupsi yang dilakukan beberapa anggota KPK dalam kasus korupsi Masaro dengan tersangka Anggoro Wijoyo. Anggoro sendiri sekarang dalam status buron. ''Kami menindaklanjuti laporan itu dengan proporsional,'' ujarnya.

Dalam laporan 14 halaman kuarto itu, Antasari menyebutkan adanya ''main mata'' antara Anggoro dan para pimpinan KPK yang lain. Tujuannya agar Anggoro tidak dijadikan tersangka dan bisa bebas melarikan diri ke luar negeri. Lewat tulisan tangan itu, Antasari terang-terangan mengungkapkan adanya dugaan suap yang menimpa pimpinan KPK.

Suap tersebut terkait penanganan dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Wijoyo. Dalam pengakuan Antasari itu, utusan Anggoro melaporkan telah mengalirkan sejumlah dana kepada pimpinan KPK untuk mengamankan kasus itu.

Laporan yang ditulis di kertas kekuning-kuningan tersebut juga ditandatangani Antasari. Tersangka otak pembunuhan Nasrudin itu mengaku telah menerima informasi dari pihak lain bahwa petinggi KPK melakukan deal kasus korupsi. Informan Antasari itu menyebutkan, Anggoro Wijoyo telah membayar sejumlah uang kepada tiga orang berpengaruh di KPK.

Karena tidak begitu saja percaya, Antasari menemui informan itu. Bahkan, informan tersebut memperdengarkan rekaman suara antara Anggoro dan petinggi KPK itu. Penyerahan sejumlah uang, menurut informan itu, dilakukan di Malang, Jawa Timur, dan Singapura oleh utusan Anggoro.

Pengakuan Antasari itulah yang memicu renggangnya hubungan KPK-Polri. Sejak dugaan suap itu beredar, Polri beberapa kali dikabarkan bakal meringkus pimpinan KPK.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengatakan telah mendengar bahwa Antasari membuat pengakuan yang menyudutkan para pimpinan lembaga superbodi. ''Kalau memang ada pengakuan itu, kebenarannya sangat-sangat diragukan. Dengan kata lain, itu merupakan fitnah terhadap pimpinan yang lain agar KPK rontok,'' ujar Bibit.

Dia menjelaskan, kalau benar ada pengakuan itu, Antasari terancam kasus pidana baru yang bisa ditangani KPK. Sebab, sebagai pimpinan KPK, Antasari telah menemui Anggoro sebagai salah seorang yang beperkara.

Padahal, pasal 36 UU KPK melarang keras pimpinan komisi mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara dengan alasan apa pun. ''Tim internal tengah menyelidiki ini. Kalau ada pidananya, dia (Antasari) bisa kami ambil juga,'' jelasnya.

Terkait masalah itu, kata Bibit, Antasari terancam pidana lima tahun penjara. KPK juga mengancam mempersoalkan testimoni Antasari karena termasuk pencemaran nama baik.

Seharusnya, saat mengetahui Anggoro dan mendapatkan pengakuan itu, Antasari menangkap dan membawa buron itu ke Indonesia. ''Dia pimpinan komisi (saat itu). Seharusnya dia menangkap. Lalu, kalau mencium kecurangan, dia berusaha mencari siapa orang KPK yang curang,'' ujarnya.

Bibit menyatakan tidak mengetahui motif Antasari membeber dugaan suap yang melibatkan para pimpinan KPK. ''Tanya saja ke dia (Antasari),'' katanya.

Yang pasti, ungkap Bibit, pimpinan KPK sama sekali tidak menerima uang. ''Penerimaan uang itu tidak diketahui dalam rangka berbuat apa. Toh, hingga sekarang kasus Anggoro juga jalan terus,'' terangnya.

Dalam pengadaan SKRT, KPK telah mencekal beberapa orang. Antara lain, Putranefo, David Angka Wijaya, dan Anggono Wijoyo. Pencekalan itu sudah dilayangkan Agustus tahun lalu.

Polisi sendiri tetap fokus pada penyidikan kasus pembunuhan. Penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) all-out menyelesaikan pemberkasan kasus Antasari. Kemarin, 21 personel Direktorat Reserse Kriminal Umum PMJ membawa ketua KPK (nonaktif) itu keluar tahanan. Mantan jaksa itu menjalani rekonstruksi pertemuan perencanaan pembunuhan di kediaman Sigid Haryo Wibisono, Jalan Pati Unus 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

''Kami berharap, ini memperkuat pemberkasan dan penuntasan kasus ini,'' ujar Kepala Satuan Kejahatan dengan Kekerasan (Kasatjatanras) Polda Metro Jaya AKBP Nico Avinta yang memimpin rekonstruksi.

Berkas Antasari memang menjadi satu-satunya yang belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Karena itu, polisi memperpanjang masa penahanan suami Ida Laksmiwati itu hingga 31 Agustus nanti.

Antasari datang mengenakan baju batik lengan pendek. Dia berganti batik itu sejak dari Rutan Polda Metro Jaya. Selain Antasari, rekonstruksi tersebut melibatkan dua tersangka lain. Yaitu, pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar.

Seluruh adegan di luar rumah diperagakan dengan baik oleh Antasari. Mulai datang, masuk rumah, turun mobil, hingga masuk ke rumah bertingkat itu. Tidak tampak ekspresi tertekan. Wartawan tidak bisa melihat adegan di dalam rumah karena dinyatakan tertutup. ''Seluruhnya ada 20 adegan,'' jelas Kombespol Chrysnandha

Menurut Chrysnandha, rekonstruksi itu dilakukan atas saran jaksa agar berita acara pemeriksaan segera dinyatakan P-21 (lengkap). ''Semua dilakukan, termasuk saat Antasari memberikan foto Nasrudin kepada Sigid dan mengeluh terganggu,'' katanya. Keluhan Antasari itu dianggap sebagai perintah agar Nasrudin ''dihilangkan''.

Dalam pertemuan itu, Wiliardi dikenalkan oleh Sigid kepada Antasari. ''Sebelumnya mereka pernah bertemu, tapi belum dalam perkenalannya,'' kata Chrysnandha.

Selain menghelat rekonstruksi di rumah Sigid kemarin penyidik mengadakan reka ulang di kantor Sigid, Jalan Kerinci VIII. Namun, Antasari tidak ikut. Hanya Wiliardi Wizar dan Sigid. Di kantor itu, Sigid dan Wiliardi membicarakan secara lebih detail rencana membunuh Nasrudin.

Menurut Chrysnandha, polisi sebenarnya sudah siap melimpahkan berkas. ''Tapi, ada beberapa petunjuk jaksa yang harus dilakukan dulu. Kemungkinan dalam beberapa hari lagi akan selesai,'' kata perwira tiga mawar di pundak itu. (rdl/git/iro)

Vokalis Tak Gendong Berpulang

KRC,JAKARTA -
Penyanyi fenomenal Mbah Surip tutup usia. Pemilik nama lengkap Urip Ariyanto bin Soekotjo itu mengembuskan napas terakhir pada usia 50 tahun -menurut sertifikat medis penyebab kematian- sekitar pukul 10.30 kemarin (4/8).

Mbah Surip meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusdikkes TNI-AD yang tidak jauh dari kediaman komedian Mamiek Prakoso, tempatnya menginap, di Kampung Makassar, Jakarta Timur.

''Saat sampai di ruang UGD, ternyata dinyatakan sudah tidak ada (meninggal, Red),'' ujar Mamiek yang rumahnya dijadikan rumah duka sementara sebelum dipindah ke Bengkel Teater W.S. Rendra di Citayam, Depok.

Sebelum dibawa ke rumah sakit, kata Mamiek, dirinya mendengar panggilan Varid Wahyu Dwi Kristianto, anak kedua yang merangkap asisten Mbah Surip yang selama ini setia mengantar ayahnya ke mana saja. ''Ini kok bapak jadi lemas?'' kata Varid.

''Begitu saya lihat, di mulutnya keluar air liur dan seperti busa begitu. Wah, saya bilang ini pingsan. Saya yang tidak paham medis ya bingung. Akhirnya saya coba bawa ke rumah sakit dan kebetulan ada tetangga mau berangkat kerja (naik mobil), diantar,'' lanjut pelawak dengan cat rambut khas itu.

Menurut Mamiek, Mbah Surip bertamu ke rumahnya pada Senin sore (3/8). Seperti biasa, dia diboncengkan Varid dengan sepeda motor Supra miliknya. ''Wajahnya sudah terlihat pucat. Varid bilang memang sedang tidak sehat. Lha saya bilang kenapa kok malah naik motor? Mana fasilitas kendaraan yang ada itu? Varid jawab, 'Nggak Om, naik motor saja','' ungkap Mamiek.

Baru kali itu dia mendengar ungkapan Mbah Surip yang bernada mengeluh. Sejak kenal pada awal 1990, kata Mamiek, pria berambut gimbal tersebut tidak pernah terdengar mengeluh. ''Kemarin itu dia bilang kecapekan dikejar-kejar orang terus. Acara, fans, sama wartawan. 'Ampun pemerintah, saya capek. Saya mau numpang ngadem di rumah kamu','' ujar Mamiek menirukan ucapan pria kelahiran Mojokerto, 5 Mei 1949 (versi data Jawa Pos), 1959 (versi sertifikat kematian), dan 1969 (tercantum di KTP) itu.

Semakin sore, kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ditambah pengakuan Mbah Surip bahwa lambungnya terasa sakit. Sepanjang malam, kata Mamiek, dia bolak-balik ke toilet terus. ''Nggak ada omongan terakhir. Saya ini kaget campur bingung. Dia cuma bilang mau syuting iklan,'' tutur anggota Srimulat tersebut yang lantas menyarankan tamunya itu untuk beristirahat.

Dokter jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Pusdikkes, dr Satyaningtyas, tidak bisa memberikan keterangan pasti penyebab kematian Mbah Surip. ''Untuk mengetahuinya, harus dilakukan otopsi. Tapi, sampai sore ini belum ada permintaan (otopsi). Sangat mungkin mati mendadak. Kemungkinan lain kena serangan jantung,'' jelasnya.

Dia membenarkan, saat tiba di UGD, detak jantung sarjana di bidang kimia itu sudah berhenti. ''Meski begitu, dia sempat diberi pertolongan pertama, yakni pasang oksigen, memeriksa jantung, dan paru-paru. Wajahnya terlihat agak biru. Tapi, badannya masih hangat. Karena jarak dari rumah ke rumah sakit 10 sampai 15 menit, mungkin dia meninggal di jalan. Pupil mata sudah membesar,'' ulasnya.

Soal air liur atau busa yang sempat keluar dari mulut Mbah Surip belum sempat dilihat Satyaningtyas. Menurut dia, saat tiba di UGD, mulut Mbah Surip sudah dalam keadaan bersih. ''Mungkin itu sisa dari sarapan bubur. Bisa saja air bubur,'' tepisnya.

Varid menyatakan, Mbah Surip kali pertama mengeluh sakit pada Sabtu (1/8) setelah minum es saat pentas di Jogja. Varid merasa kecolongan karena di luar dugaan, Mbah Surip ingin minuman lain selain kopi.

Minggu pagi, kondisi Mbah Surip belum membaik. Varid langsung bergerak cepat dengan membatalkan dua jadwal acara ayahnya itu. "Saya tidak tega melihatnya kelelah­an," katanya.

Saat sedang sekarat pada kemarin pagi, kata Varid, Mbah Surip sempat mengigau dengan terus mengulang satu kalimat andalan­nya. "Dia terus bilang, I love you full, I love you full."

Meski ada usul ada usul agar Mbah Surip dimakamkan di kampung halamannya di Mojokerto, tadi malam keinginan Mbah Surip untuk dimakamkan di Bengkel Teater di komplek tepat tinggal W.S. Rendra terkabul.

Mbah Surip memang ingin dimakamkan di kediaman W.S. Rendra, Citayam, Depok, yang juga menjadi tempat beraktivitas seni. Keingin­an Mbah Surip itu tiba-tiba saja terucap saat mengadakan syukuran sederhana bersama Kampung Artis Management, manajemen artis pertama yang menaunginya. "Nanti, kalau mati, saya minta dikuburkan di rumah W.S. Rendra. Di sana ada tanah di bawah pohon jengkol (Jawa Pos halaman Show & Selebriti, 30 Juli 2009)," pintanya.

Varid ikut mendengar ucapan ayahnya di hadapan beberapa wartawan saat itu di Kampung Artis, Cipayung, Jakarta Timur. Maka, pesan itu pula yang disampaikan kepada Mamiek dan teman-teman lain seperti Doyok, Tarzan, dan keluarga seniman lainnya. "Saya ini juga maunya sesuai permintaan beliau (Mbah Surip). Tapi, keluarganya ingin di tanah keluarga saja," ujar Tarzan.

Tidak lama setelah itu, di tengah keramaian orang yang melayat dan wartawan, Tarzan berbicara sangat keras bahwa jenazah Mbah Surip akan disemayamkan di Bengkel Tea­ter atau rumah milik W.S. Rendra. Keinginan Mbah Surip pun terwujud.

"Waktu itu Mbah Surip sempat main ke sini. Dia kemudian lihat tempat pemakaman ini dan tertarik," terang Sudibyanto, adik Rendra yang akrab dengan Mbah Surip.

Selain suasananya sepi dan jauh dari keramaian, kata Sudibyanto, Mbah Surip kesengsem dengan tempat itu karena tidak khawatir terkena gusur. "Kalau di tempat pema­kaman umum Mbah Surip takut nanti kena gusur gara-gara tidak membayar ongkos sewa. Mending di sini saja, tidak bakal dipin­dah ke mana-mana," ucapan Mbah Surip yang ditirukan Sudibyanto.

Di tempat tersebut sudah ada enam jenazah. Mereka adalah adik Rendra dan beberapa seniman Bengkel Teater. Jenazah Mbah Surip dimakamkan berdampingan dengan makam Arie Mogot, anak salah seorang seniman Bengkel Teater asal Surabaya. Lokasinya teduh, dipayungi pohon Jengkol.

Sebelum dimakamkan, pada sekitar pukul 22.30, putri ketiga Mbah Surip, Risna Tri Kresnawati, melangsungkan pernikahan di hadapan jenazah ayahnya itu di aula Bengkel Teater milik W.S. Rendra. Dia dinikahi seorang pria bernama Samsuri dengan mas­kawin Rp 100 ribu.

Sesenggukan Risna menahan ledakan tangisnya sampai setelah pernikahannya dinyata­kan sah dan keranda Mbah Surip dibuka agar keluarga melihat wajahnya pada kesempatan terakhir. Risna pingsan. Dia kemudian dibopong ke ruangan lain.

Pemakaman berlangsung khidmat, mulai pukul 22.45 tadi malam. Meski sudah larut malam antusiasme banyak pihak tidak berkurang. Setidaknya ada sekitar 800 orang yang menjadi saksi kembalinya sosok seniman unik itu ke tanah untuk selama-lamanya. (cc)

Mantan Panglima AU Tutup Usia

KRC,JAKARTA,
— Marsekal (Purn) Omar Dhani, mantan Panglima Angkatan Udara di era Presiden Soekarno (1962-1965), Jumat (24/7) pukul 14.05 WIB, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr Esnawan Antariksa, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Berdasarkan keterangan yang diberikan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim, yang dihubungi siang ini, tokoh yang lahir di Solo, 23 Januari 1924, itu akan disemayamkan di rumah salah satu putranya, di Jalan Samali Ujung, Pejaten, Jakarta Selatan.

"Beliau meninggal karena komplikasi penyakit paru-paru, itu yang parah. Ia sudah dirawat sejak seminggu terakhir. Belum tahu kapan akan dimakamkan, mungkin besok. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut," kata Chappy.

Nama Omar Dhani mencuat dalam kasus pemberontakan G30S/PKI. Ia diadili dalam Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan divonis hukuman mati pada bulan Desember 1966. Namun setelah itu, bersama dengan Soebandrio, ia mendapat grasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995. Akhirnya, suami dari Sri Wuryanti ini dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995.

Sebelum menduduki jabatan puncak di TNI Angkatan Udara, Omar Dhani pernah meniti karir sebagai penyiar bahasa Inggris di Kementerian Penerangan dan RRI Jakarta sejak tahun 1946 hingga 1947.

Ayah lima anak ini mengawali pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Klaten, Jawa Tengah tahun 1937. Kemudian di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Kristen, Solo tahun 1940. Di tahun 1942, Omar masuk Algemeene Middlebare School (AMS) B di Yogyakarta.

Di tahun 1946, ia duduk di bangku Sekolah Menengah Teknologi (SMT). Kemudian TALOA Academy of Aeronautics, Bakersfiels, California tahun 1952 dan RAF Staff College, Andover, Inggris tahun 1957.(don)

SBY Merasa Mengingatkan Tak Menakut-Nakuti

Keterangan : Sby saat memberi keterangan pers (eas)

KRC, Jakarta
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat berperan penting untuk membantu aparat keamanan mengamankan negara dari aksi teror.

Presiden berharap upayanya mengingatkan perlunya kewaspadaan tersebut tidak dianggap seolah menakut-nakuti masyarakat.

”Bukan menakut-nakuti. Kewajiban saya sebagai kepala negara mengajak, mari sambil menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tetaplah kita peduli, waspada, dan jangan lalai,” ujar Presiden ketika meresmikan Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Presiden, dirinya sebagai kepala negara bersama para pejabat kepolisian dan pimpinan daerah perlu terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi ancaman teror.

”Tidak perlu cemas, tetapi waspada dan peduli pada keganjilan-keganjilan yang biasa dilakukan kaum teroris. Ini semata-mata agar kita tidak lengah, tidak lalai, karena kelalaian dan kelengahan itulah yang ditunggu oleh kaum teroris, kaum penjahat, dan pengacau,” ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono mengingatkan, teror bom harus membuat segenap komponen bangsa lebih bersatu. Semua pihak perlu menegaskan sikap, komitmen, dan posisi yang jelas bahwa kejahatan terorisme itu tidak ditoleransi.

Presiden berharap segenap komponen masyarakat memiliki kesepahaman untuk bersama-sama mencegah teror serupa berulang.

”Inilah yang saya harapkan, bersatunya hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mencegah. Jangan dibelokkan ke isu-isu lain yang justru menyuburkan mereka yang berniat jahat di negeri kita ini untuk mengguncang, merobek keamanan kita,” ujarnya.

Segera teratasi

Kepada masyarakat internasional, Presiden Yudhoyono menegaskan, peledakan bom Jumat lalu tidak akan melemahkan Indonesia. Gangguan keamanan itu juga dijanjikan Presiden akan segera teratasi.

Investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, dengan dukungan Badan Intelijen Negara (BIN)dan TNI, saat ini sedang berlangsung dan secara terus-menerus dipantau oleh Presiden.

”Langkah-langkah investigasi oleh kepolisian dibantu BIN dan TNI tengah berlangsung. Saya memantau tiap jam, ibaratnya, mereka terus bergerak untuk segera membawa pelakunya ke meja hijau dan akhirnya kita bisa menegakkan lagi keamanan,” kata Presiden.

Foto lama

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, Selasa di Jakarta, mengatakan, foto-foto yang ditampilkan Presiden Yudhoyono tentang kegiatan latihan menembak merupakan foto lama yang pernah ditunjukkan dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR beberapa tahun lalu.

Permadi yang merupakan mantan anggota Komisi I DPR menyebutkan, foto-foto yang ditampilkan, yaitu berupa kegiatan beberapa orang latihan menembak, pernah ditunjukkan oleh mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Foto-foto itu kembali ditunjukkan sewaktu Kepala BIN dijabat oleh Syamsir Siregar. ”Foto-foto orang yang latihan menembak itu pernah ditunjukkan waktu rapat di Komisi I DPR beberapa tahun lalu. Bukan foto SBY yang pipinya kena sasaran tembak ya, tetapi foto orang-orang yang lagi latihan menembak itu,” kata Permadi.

Permadi menduga, Presiden Yudhoyono tidak menerima informasi yang akurat dari aparat intelijennya terkait adanya upaya pembunuhan terhadap dirinya. (Dy)

Agum Bentuk Team Lima Tuntaskan Kasus Gagalnya Mu ke Indonesia

KRC,JAKARTA,
- Batalnya kunjungan Manchester United (MU) ke Indonesia menyisakan masalah yang lebih rumit ketimbang usaha untuk mendatangkan mereka. Untuk menyelesaikannya, Panitia Lokal sampai membentuk lima tim untuk menuntaskan masalah tersebut.

Ketua Panitia Lokal pertandingan MU versus Indonesia All Star, Agum Gumelar menyatakan telah membentuk lima kelompok tugas untuk menyelesaikan masalah dengan Manchester United, sponsor, masyarakat, instansi pemerintah, dan penyedia barang dan jasa terkait dengan acara.

"Tim itu akan mulai bekerja besok hingga 1-2 bulan ke depan," kata Agum pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7).

Khusus untuk masalah dengan MU, tim akan berusaha untuk mendapatkan kembali uang penampilan MU yang sudah dibayarkan panitia. Nilai uang penampilan tersebut mencapai dua juta dollar AS atau sekitar dua puluh miliar rupiah.

Menurut Agum, dalam klausul kontrak Panitia Lokal dengan MU, tertulis bahwa uang penampilan tidak bisa dikembalikan bila ada peristiwa tak terduga (force majeure), termasuk insiden ledakan bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriot, Jumat silam.

"Namun kami akan mendiskusikannya lagi dengan pihak MU soal apakah uang bisa dikembalikan. Kami akan menegosiasikan refund kontrak tersebut seusai Tur Asia MU yang akan berakhir di China sekitar awal bulan depan," lanjutnya.

"Sampai saat ini kerugian yang kami derita 23 koma sekian miliar rupiah," tambahnya.

Meski merugi, Agum tetap akan bertanggung jawab atas segala masalah yang muncul menyusul batalnya kunjungan "Setan Merah". Namun, ia berharap, semua pihak bersabar karena proses penyelesaian masalah mungkin memakan waktu panjang.

"Soal tiket, administrasi dan segala hal sekali lagi kami tegaskan, panitia tidak akan lepas tangung jawab. Kami akan bertanggung jawab. Namun kami minta perhatian karena jumlah kerugian yang kami derita sangat besar. Makanya ini memerlukan waktu yang lama," ungkapnya.(don)

Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid Dijebloskan ke Medaeng

KRC,Surabaya
- Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Fathorrasjid akhirnya dijebloskan ke bui di Medaeng, Sidoarjo, Selasa (21/7/2009). Ia menjadi tersangka korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari APBD 2008 senilai Rp 200,26 miliar.

Politikus dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu sebelumnya diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (kejati) Jatim selama kira-kira tiga jam. Fathorrasjid dibawa ke Medaeng dengan mobil kejaksaan Nopol L-1501-JP. Ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan yang mengerumuninya.

Kepala Kejati Jatim Hm Zulkarnain, mengatakan, Fathorrasjid ditahan karena turut serta menyalahgunakan dana P2SEM bersama bekas sekretaris pribadinya, Pudjiarto. “Indikasi keterlibatan Fathorrasjid terkait temuan penambahan jumlah kerugian negara yang semula Rp 9 miliar menjadi Rp 13 miliar dari total dana Rp 200,26 miliar. Itu diperkuat keterangan 15 saksi yang diperiksa sebelumnya,” katanya.

Tentang keterangan Fathorrasjid yang mengaku hanya diperalat oleh Pudjiarto, Kajati mengabaikan hal itu, karena keterangan Pudjiarto dan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tentang peran Fathorrasjid cukup jelas. “Bukti dan saksi kami cukup kuat,” katanya.

Menanggapi penahanan itu, kuasa hukum Fathorrasjid, Fachmi H Bachmid, menyatakan, kliennya belum tentu bersalah, sebab tanda tangan dalam rekomendasi untuk 174 LSM yang menjadi dasar pencairan dana P2SEM bukanlah tanda tangan kliennya. “Klien kami sudah meneliti bahwa tanda tangan yang ada bukan tanda tangannya, karena itu klien kami sudah melaporkan pemalsuan tanda tangan itu ke Polda Jatim pada pekan lalu,” katanya.

Anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) Jatim itu menegaskan bahwa rekomendasi anggota DPRD itu sendiri bukan merupakan kunci dari pencairan dana P2SEM, sebab DPRD hanya menyetujui dana P2SEM dalam APBD. “Siapa yang berhak mencairkan itu ada aturannya tersendiri yang secara teknis menjadi kewenangan Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jatim,” kata pengacara yang pernah mendampingi sejumlah pelaku terorisme di tanah air itu.

Fathorrasjid ditetapkan sebagai tersangka berdasar keterangan tersangka Pudjiarto (staf Sekretariat DPRD Jatim) yang mengarah pada dugaan keterlibatan mantan bosnya di DPRD Jatim dalam penggunaan dana P2SEM.

Program P2SEM itu merupakan realisasi setelah anggota dewan menggelar jaring aspirasi masyarakat. Program P2SEM juga menjadi program lain yang tidak tersentuh oleh program pemerintah yang sudah ada, di antaranya program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang pendanaannya juga dari APBD Jatim.

Anggaran program P2SEM sebesar Rp200,26 miliar tersebut digagas setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.(cc)

Kritis Nasib Arema Setelah Bentoel Diakuisisi BAT, Aremania Tolak Gunakan Dana APBD

KRC,MALANG |
Ratusan suporter kesebelasan Arema Malang (Aremania), Minggu (12/7), mendatangi kantor Arema di Jalan Panderman Kota Malang. Mereka mempertanyakan kelangsungan tim kebanggaannya itu setelah sponsor utama Arema, Bentoel, diakuisisi oleh British American Tobacco (BAT).

Ratusan Aremania datang dari berbagai wilayah di Malang Raya. Mereka disambut oleh sejumlah pengurus yayasan PS Arema seperti Satrija Budi Wibawa, pejabat Humas Arema Muhammad Taufan, serta manajer Arema Ekoyono. Kedua pihak akhirnya duduk bersama, membahas persoalan tim dan mencoba mencari solusi kelangsungan hidup kesebelasan “Singo Edan” ke depan.

“Selama ini komunikasi manajemen, Arema, dan Aremania terputus. Seperti tubuh, maka jasad dan rohnya terputus. Untuk itu kami Aremania ke sini untuk menyambung tali komunikasi itu kembali,” ujar Yusuf, Aremania asal Kelayatan Sukun, dalam dialog itu.

Terputusnya komunikasi itu, menurut Yusuf, memunculkan simpang siur isu mengenai nasib Arema pascaakuisisi Bentoel oleh BAT. Padahal selama ini Bentoel adalah sponsor utama bagi “Singo Edan”.

“Yang terakhir dan menyakitkan adalah munculnya isu merger dengan rival sekota kami. Ini merupakan isu murahan yang sangat kami tentang. Lebih baik kami mati daripada merger,” ujar Yusuf. Sebelumnya memang muncul wacana merger antara Arema dan Persema sebagai kesebelasan yang dibiayai APBD Kota Malang.

Selain masalah sponsor, Aremania juga mengkhawatirkan komposisi pemain. Hingga saat ini Arema belum membentuk tim untuk kompetisi musim depan.

“Selama ini kami melihat Bentoel-Arema tidak bisa dipisahkan. Hingga kini pun tidak ada kejelasan mengenai Arema termasuk persiapan musim depan. Bagaimana pelatihnya, pemainnya mulai hilang satu per satu, semuanya tidak jelas. Itu sebabnya kami ingin agar menanyakan bagaimana nasib tim kebanggaan kami ini ke depan?” ujar Alex, Aremania asal Gadang. (jo)

Warga yang tak Terdaftar dalam DPT, Boleh Contreng Pakai KTP

KRC,JAKARTA -
Dua hari menjelang pemilihan presiden (pilpres), Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang akan mengubah secara drastis ketentuan bagi para pemilih. Salah satu putusan penting itu menyebutkan, warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilpres bisa tetap menggunakan hak pilihnya dengan memakai KTP atau paspor.

Sebelumnya, berdasar ketentuan UU Pilpres No 42 Tahun 2008, pemilih pilpres adalah warga yang namanya terdata dalam DPT. Hal itu tercantum dalam pasal 28 dan pasal 111 ayat 1.

Pasal 28 menyatakan, warga yang ingin menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. Berdasar pasal 111 ayat 1 huruf a, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah yang terdaftar dalam DPT tiap TPS. Atau, ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf b, yakni yang terdaftar di DPT tambahan.

Dua pasal itulah yang dibatalkan MK dalam sidang kemarin sore. Selanjutnya, pemilih yang namanya tak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP dan paspor. ''Bahwa hak pilih seseorang adalah hak konstitusional yang tidak bisa dilanggar ketentuan administratif,'' kata Ketua MK Mahfud M.D. dalam pembacaan putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, kemarin.

Permohonan uji materiil pasal pembatasan hak pemilih itu diajukan oleh Refli Harun, peneliti Cen­tre for Electoral Reform, dan Maheswara Prabandono, advokat. Keduanya memosisikan warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif 9 April 2009.

Dalam amar putusannya, MK memutus bahwa ada sejumlah keten­tuan terkait dengan penggunaan KTP dan paspor. Warga ne­gara Indonesia yang belum men­daftar dan terdaftar sebagai pemilih bisa menggunakan KTP bagi WNI yang tinggal di Indonesia atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. ''Untuk KTP, harus dilengkapi KK (kartu keluarga) atau dokumen lain,'' jelasnya.

Selanjutnya, KTP yang dimiliki tidak sembarangan bisa digunakan WNI. Mahfud menyatakan, pemilih yang belum terdaftar harus menggunakan KTP-nya sesuai alamat RT dan RW yang tertera (baca grafis).

Pada ketentuan lain, sebelum menggunakan hak pilih, MK memutus bahwa pemilih yang belum terdata dalam DPT harus mendaftar dulu melalui kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat. ''Pendaftaran menggunakan KTP atau paspor baru dilakukan sejam sebelum pemungut­an suara berakhir,'' ungkapnya membacakan putusan.

Mengapa MK membatalkan ketentuan kewajiban terdaftar sebagai pemilih itu? Hakim konstitusi dalam pembacaan pendapat MK menyatakan, hak memilih merupakan hak konstitusional warga (rights to vote). Hal itu telah tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 UUD 1945. ''Pem­­batasan atau peniadaan hak memilih adalah pelanggaran HAM,'' tegas Arsyad Sanusi, salah seorang hakim MK, yang membacakan putusan kemarin.

Terlebih, ketentuan konstitusi telah menyebutkan bahwa WNI yang berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak memilih dan dipilih. Pasal 28 dan pasal 111 ayat 1 dalam UU No 42 Tahun 2008 tersebut merupakan sebuah aturan administratif yang bersifat menghambat hak pilih. ''Padahal, hak pilih seseorang tidak bisa dihambat oleh batasan aturan atau ketentuan administratif,'' ujarnya.

MK menimbang bahwa hak pilih merupakan ketentuan konstitusi. Diperlukan sebuah solusi, sehingga penggunaannya tidak dihalangi. ''Penggunaan KTP dan paspor merupakan satu alter­natif,'' kata Arsyad.

Namun, ketentuan tersebut ti­dak bisa dibentuk dalam peraturan KPU. ''MK juga menilai k­etentuan tersebut tidak bisa dibentuk dalam sebuah perppu, mengingat hal itu berpotensi dibatalkan dalam political review di DPR,'' jelasnya.

Karena itulah, demi keadilan, MK langsung menetapkan sejumlah ketentuan terkait dengan penggunaan KTP dan paspor untuk pemilu tersebut. ''Ketentuan ini bisa langsung dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilu sesuai putusan MK yang bersifat self executing,'' tuturnya.

Sidang MK terkait dengan uji ma­teriil pembatasan terhadap pe­milih itu berlangsung cepat. Sidang perdana dimulai pukul 10.00 kemarin. Pukul 17.00, MK langsung menetapkan putusan.

Arsyad menegaskan, ketentuan itu bisa dilakukan MK sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat 9 UU MK. ''Mengingat urgensi putusan ini, MK melakukan sidang cepat,'' ungkapnya.

KPU Langsung Pleno

Beberapa jam setelah putusan MK, KPU langsung menggelar pleno atas penetapan diperbolehkannya KTP dalam pemungutan suara pilpres. Hasilnya, KPU me­lakukan sejumlah modifikasi atas putusan MK tersebut.

Dalam salah satu ketentuan MK, pemilih dengan KTP atau paspor diperbolehkan mendaftar di KPPS atau KPPS LN (luar negeri) satu jam sebelum pemungutan suara usai. Anggota KPU Andi Nurpati saat membacakan hasil pleno menyatakan, pendaftar KTP bisa mendaftar pada saat pagi. "Ini su­paya petugas memiliki data be­rapa jumlah pendaftar KTP dalam satu RW," kata Andi.

Meski begitu, untuk memberikan hak pilihnya, KPU tetap berpe­doman pada putusan MK. Yakni, pemilih dengan KTP dan paspor diperbolehkan menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungut­an usai. "Yakni, pukul 12.00 waktu setempat," kata Andi. Untuk kartu keluarga, KPU juga meminta pemilih menyertakan KK asli saat didaftarkan ke KPPS.

Surat suara yang digunakan pemilih dengan KTP dan paspor adalah surat suara tambahan. Jum­lahnya dua persen dari total pe­milih di satu TPS. Selain itu, bisa digunakan surat suara pemilih dari DPT. Syaratnya, pemilih dalam DPT itu memang tidak menggunakan hak pilih.

Bagaimana jika surat suara di satu TPS habis? Andi menyatakan, itulah gunanya pemilih dengan KTP atau paspor mendaftar pada pagi hari. Petugas KPPS di TPS bisa berkoordinasi dengan TPS lain, untuk memeratakan jumlah pemilih di satu RW. Jika masih kekurangan, KPPS bisa mengamblil surat suara di RW lain asal dalam satu desa. "Pengambil­an itu dengan berita acara yang diketahui petugas PPS (panitia pemungutan suara)," terangnya.

Andi menegaskan, KPU telah menghubungi KPU Provinsi untuk menyosialisasikan perubahan ini. KPU berencana hari ini me­nye­barkan surat edaran terkait perubahan teknis pemilih berdasar putusan MK tersebut. Diharapkan KPU kabupaten/kota segera meresponsnya kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK). "Harapannya, besok (hari ini) KPU kabupaten/kota sudah mengundang PPK untuk sosialisasi," kata Andi.

Namun, ada satu ganjalan yang dia rasakan. Andi berharap peserta pilpres juga bisa menyosialisasikannya kepada kader di daerah. Sebab, hal itu penting demi penyamaan persepsi putusan MK. "Jika saat pemungutan, saksi belum paham, itu bisa ribut nanti. Harapan kami, ini juga tersosialisasi ke semuanya," tandasnya.

SBY Mengaku Plong

Capres Susilo Bambang Yudho­yono (SBY) ikut bersyukur atas ke­putusan MK yang memperbolehkan penggunaan KTP sebagai identitas pemilih yang tak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Dia berharap keputusan itu memupus tuduhan adanya kecurangan pemilu yang diarahkan kepada kubunya.

"Saya sangat bersyukur. Saya merasa sangat lega. Karena apa, (karena) saya ingin pemilu baik pe­milu legislatif maupun pilpers ini benar-benar berlangsung lang­sung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil, aman, tertib, dan lan­car," kata SBY di kediaman pri­­badinya di Cikeas, Bogor, tadi malam (6/7). SBY juga meminta pemda ikut membantu KPUD me­laksanakan keputusan itu.

SBY merasa perlu ikut berkomentar mengenai keputusan tersebut setelah kedua pasang kandidat lain memperjuangkan peng­gunaan KTP tersebut, terutama dalam dua hari terakhir. "Kedua capres yang lain, Pak Jusuf Kalla dan Ibu Megawati Soekarnoputri, juga secara aktif dalam gerakan politik pada dua hari ini. Dengan demikian, tidak keliru kalau malam ini pun saya memberikan statemen, menyampaikan pandangan, meres­pons segala sesuatunya," katanya.

SBY mengatakan tetap berkeinginan agar pemilu diselengga­rakan dengan adil. Dia kembali me­negaskan tidak ingin mengulang apa yang dia alami pada 2004. Kala itu dia mengklaim banyak terjadi ketidaknetralan sejumlah lembaga negara. "Saya sungguh ingin apa yang saya ala­mi pada 2004 tidak terjadi pada 2009 ini," ujarnya.

Mengenai tuduhan kecurangan, dia mengatakan, hal itu menyakitkan dan menjadi beban baginya. SBY menambahkan, dengan adanya keputusan MK, dia merasa lepas dari masalah DPT yang sangat menghantuinya. "Dengan adanya keputusan MK, sesuatu yang sangat menghantui kita menjadi lepas. Ini sungguh jalan keluar," katanya.

Dia juga tetap beranggapan bah­wa masalah DPT merupakan tanggung jawab KPU. Semua hak politik rakyat juga harus terus dilindungi. "Kalau dia memiliki hak pilih, tidak bisa memilih, tentu kesalahan dalam penyelengaraan pemilu ini, dan UU telah mengatur. KPU di sini memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang luas," kata SBY.

Hingga sore sebelum sidang MK, kubu SBY-Boediono masih menjadi satu-satunya pasangan yang menolak usul pemberlakuan KTP. "Tidak ada jaminan dengan KTP kecurangan dapat dihapus," kritik anggota Timkamnas SBY-Boediono, Hayono Isman, di sela rapat koordinasi persiapan pilpres, di gedung MK kemarin.

Dia menyatakan, tanda tinta pemilu setelah memilih bisa dimanipulasi. Sebab, menurut Hayono, teknologi sudah berkembang sedemikian pesat. "Lantas siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang memilih di dua tempat berbeda?" gugatnya.

Menurut dia, seluruh pihak lebih baik tetap percaya dengan kinerja KPU. Bahwa penyelenggara pemilu tersebut telah berkomitmen memperbaiki DPT yang ada. "Jangan sampai keputusan MK malah kontraproduktif," tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. (don.jjp)

Dua Kali Survey IDM Pasangan Sby-Budiono Menurun

Keterangan Foto : Massa Sby-Budiono Digelora Bungkarno (ayu)

KRC, jakarta
— Dari dua kali survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) diperoleh hasil elektabilitas pasangan capres-cawapres, SBY-Boediono, semakin menurun. Jika hal tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 itu tidak akan mengikuti putaran kedua pilpres mendatang.

Demikian dikatakan juru bicara IDM Maulana Bungaran pada konferensi pers Elektabilitas Capres/Cawapres 2009, Sabtu (4/7) di Hotel Lumire, Jakarta.

Pada survei pertama yang dilakukan tanggal 1-16 Juni dengan total 2.047 responden, pasangan SBY-Boediono mendapat perolehan 30,43 persen. Adapun pada survei kedua yang dilakukan pada 17 Juni-2 Juli dengan jumlah 3.700 responden, elektabilitas SBY-Boediono menurun menjadi 27,15 persen.

Penurunan tersebut, kata Maulana, disebabkan oleh banyaknya "kecelakaan politik" yang terjadi belakangan ini. Kecelakaan tersebut antara lain adalah "pukulan telak" JK tentang iklan pilpres satu putaran yang dianggap tidak demokratis. Kemudian kasus selebaran tentang istri Boediono yang diduga dilakukan oleh pendukung SBY, dan terakhir adalah pernyataan Andi Mallarangeng yang dituding berbau SARA.

Melihat hal tersebut, Maulana menilai pasangan SBY-Boediono harus bekerja keras meningkatkan elektabilitasnya, mengingat semakin menipisnya perbedaan dengan pasangan JK-Wiranto. "Jika trennya seperti ini terus, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pilpres satu putaran untuk pasangan SBY-Boediono akan terjadi, dalam artian pasangan SBY-Boediono tidak lulus ke putaran kedua," tandasnya.(cc)

Diperkirakan Macet Massa Hadiri Kampaye Sby-Budiono di Tugu Proklamasi

KRC,Jakarta -
Ratusan peserta kampanye terbuka SBY-Boediono sudah mulai berkumpul di Tugu Proklamasi untuk melakukan apel siaga. Apel siaga ini dilakukan untuk koordinasi menuju Gelora Bung Karno Senayan yang akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB siang ini.

"Benteng Kedaulatan hari ini menyelenggarakan apel siaga untuk kordinasi menuju acara kampanye terbuka SBY- Boediono di Senayan," kata Kordinator Lapangan Banteng Keadilan Agus Setiabudi, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, (4/7/2009)diperkirakan ada dua kelompok massa yang berkumpul saat ini. Pertama massa pendukung SBY-Boediono yang menggunakan kaos biru dan massa Benteng Keadilan yang menggunakan kaos hitam.

Sebagian besar peserta menggunakan kendaraan roda dua ini membawa atribut bendera bergambar SBY-Boediono serta bendera Partai Demokrat.

Massa sudah mulai bergerak menuju Gelora Bung Karno dengan konvoi kendaraan bermotor sambil membunyikan klakson dan berteriak "SBY Boediono Lanjutkan!"

Kampanye terbuka calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, diperkirakan akan menimbulkan kemacetan lokal di berbagai titik di Jakarta.

perkiraan 200.000 kader dan simpatisan dari berbagai tempat di Jabodetabek akan menghadiri kampanye akbar tersebut. Sekitar 200.000 kader dan simpatisan, sebelum konvoi menuju Stadion Utama GBK, akan berkumpul terlebih dahulu di sejumlah titik pertemuan, seperti Blok S, Tugu Proklamasi (Jakarta Pusat), Youth Center di Jalan Otista (Jakarta Timur), Pacuan Kuda Pulomas (Jakarta Timur), di Jalan Senopati (Jakarta Selatan), Jalan Metro Pondok Indah TH 11 (Jakarta Selatan), RCTI dan lapangan Roxy (Jakarta Barat), dan Pataso PRJ dan Tanjung Priok (Jakarta Utara).

Berkumpulnya massa tentunya akan membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, pantauan Kompas.com, dari di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Setiabudi, Kampus Atma Jaya, Gatot Subroto, Gedung MPR/DPR, hingga Slipi, lalu lintas hingga kini masih lancar terkendali.

Briptu Adi dari Traffic Management Centre Polda Metro Jaya mengatakan, hingga kini pihaknya belum melakukan penutupan atau pun pengalihan jalan di sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya massa. Namun, Briptu Adi mengimbau masyarakat agar menghindari area Senayan ketika kampanye berlangsung. Kemacetan total diperkirakan terjadi di sekitar wilayah tersebut.(don)

Memanas Suhu Politik Pilpres Wiranto Kritik Andi Soal Capres ASAL Bugis

KRC, Jakarta—
Kandidat CawapresWiranto mengkritik tegas pernyataan Tim kampanye nasional SBY-Boediono, Andi Mallarangeng yang menyatakan 'Belum waktunya bagi orang Bugis jadi Presiden'. Dalam orasinya saat mendampingi cawapres Boediono kampanye di Makassar, Andi menegaskan bahwa saat ini belum waktunya bagi orang Bugis menjadi pemimpin nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta kampanye dialogis. "Sangat picik kalau mengatakan belum saatnya," kata Wiranto, seusai debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7).
Wiranto menilai pernyataan Andi tersebut merupakan masalah besar yang menyangkut SARA. Untuk memimpin negara tidak dipandang dari mana asal suku, namun dilihat dari segi kualitasnya.
Tidak peduli dari mana asal sukunya, apakah Jawa, Papua, atau Bugis selama masih warga negara Indonesia mempunyai peluang yang sama menjadi presiden.
"Asalnya darimana saja silahkan, asal diijinkan oleh UU. Asal dia orang Indonesia, tidak ada problem," tegasnya. Lebih jauh ia menyerahkan masalah ini kepada masyarakat untuk menilainya.
"Yang menilai itu rakyat, negeri ini negeri demokrasi, yang penting kualitasnya," tuturnya.
Secara terpisah Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, terlalu berlebihan jika menganggap pernyataan Andi Alfian Mallarangeng, "belum saatnya orang Bugis jadi presiden", merupakan pernyataan yang rasialis. Pernyataan itu diungkapkan Andi saat kampanye di GOR Andi Mattalatta, Makassar, Rabu (1/7).

"Pernyataan itu kan tidak mengandung diskriminasi dan bermotif rasialis. Tidak ada pernyataan yang melarang orang tertentu jadi presiden, hanya belum saatnya. Kalau dianggap rasialis atau diskriminatif, itu berlebihan," kata Anas saat dihubungi wartawan Jumat pagi.

Pada masa kampanye seperti saat ini, ia menilai, semua hal, termasuk pernyataan Andi dibesar-besarkan. "Ini masa kampanye. Dalam banyak hal, pernyataan biasa punya dampak politik dan dianggap menyinggung," ujarnya.

Secara substansi, menurut Anas, pernyataan itu bisa dipandang rasialis jika ada kata-kata "melarang" etnis tertentu menjadi pemimpin bangsa. "Pernyataannya kan belum waktunya, bukan tidak boleh dan tidak pantas. Namun, kalau ada yang tersinggung, kami minta maaf," kata Anas.

Pernyataan Andi, kemarin, sempat memancing respons dari forum rektor Sulawesi Selatan yang menilai pernyataan tersebut mendiskreditkan etnis tertentu. Sementara itu, seusai debat capres, capres Jusuf Kalla yang beretnis Bugis menyatakan tidak boleh ada rasialis dan menegaskan siapa pun boleh menjadi pemimpin.(don)

63 Tahun Polri Ber Ulang Tahun

KRC,JAKARTA
- Jika Anda akan berkendara di pembuka bulan Juli ini, sebaiknya hindari jalanan sekitar Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan berangkat lebih pagi. Sebab, polisi akan menutup semua akses menuju Mabes Polri.

Penutupan jalan yang akan dilakukan pada pukul 07.00-11.00 itu berkaitan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-63. Perayaan HUT Bhayangkara itu rencananya dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ruas jalan yang ditutup sementara, yaitu Jalan Patimura sisi timur arah selatan, Jalan Trunojoyo dua arah mulai penggal traffic light Mabes Polri s/d traffic light Aditiawarman, Jalan Aditiawarman penggal traffic light Aditiawarman s/d perempatan Jalan Sanjaya I, dan Jalan Sanjaya.

Polri akan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur yang relatif lebih jauh. Berikut pengalihan jalur yang akan dilakukan Polri:

1. Pertigaan Kantor Menpan

Semua kendaraan kecuali undangan yang datang dari arah utara Jalan Sudirman maupun Senopati yang menuju Blok M melalui Jalan Patimura, dialihkan:

- Belok ke kiri-Jalan Senopati-Traffic light (TL) Santa Wolter Monginsidi-TL Tirtayasa Kiri menuju Jalan Iskandarsyah-Blok M-dst.

- Kendaraan yang dari arah Senopati akan ke Blok M melalui Jalan Patimura sampai depan putaran Departemen Pekerjaan Umum (PU)memutar belok kiri ke Jalan Daksa-Jalan Sisingamaraja ke kiri arah CSW-dst.

2. Perempatan Trunojoyo (Mabes Polri) Dua Arah Ditutup

Semua kendaraan kecuali undangan yang datang dari arah barat TL CWS akan ke arah timur Jalan Woltermonginsidi melalui Jalan Trunojoyo sampai TL Trunojoyo (depan Mabes Polri) akan dialihkan.

- Semua kendaraan kecuali undangan yang akan ke Wolter Monginsidi diarahkan belok kanan-Jalan Hasanudin-Jalan Iskandarsyah-Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-dst.

- Semua kendaraan kecuali undangan yang akan ke Jalan Gunawarman arah timur dialihkan belok kiri-Jalan Patimura-memutar balik arah depan kantor PU-belok kiri-Jalan Kerta Negara-Jalan Gunawarman-Jalan Senopati-dst.

- Semua kendaraan kecuali undangan dari arah selatan (terminal Blok M) yang akan menuju arah timur Jalan Wolter Monginsidi melalui Jalan Pattimura-diarahkan lurus melalui Jalan Pattimura-memutar balik di depan kantor PU-belok kiri-Jalan Kertanegara-Jalan Gunawarman-Jalan Senopati-dst.

3. TL Aditiawarman

TL Trunojoyo ditutup

Semua kendaraan kecuali undangan yang datang dari arah timur Jalan Wolter Monginsidi yang akan ke arah barat menuju CWS/Bulungan melalui Jalan Trunojoyo diarahkan:

- Belok kiri-Jalan Hasanudin-belok kiri-CWS-Terminal Blok M-dst.

- Kendaraan yang datang dari arah selatan terminal/Blok M diarahkan belok kanan Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Gunawarman-dst.

4. Pertigaan Jalan Sanjaya I

Semua kendaraan kecuali undangan yang datang dari Jalan Gunawarman melalui Jalan Sanjaya sampai pertigaan Sanjaya dialihkan ke kanan-Jalan Munawarman-Jalan Sanjaya IV.

5. Penutupan Perempatan Aditiawarman dan Sanjaya I

Brazil Rebut Piala Konfederasi 2009

KRC,JOHANNESBURG -
Gelar juara Piala Konfederasi 2009 menjadi milik Brazil. Samba -julukan Brazil- mengandaskan perlawanan Amerika Serikat (AS) dengan skor 3-2 (0-2) dalam laga final nan seru di Stadion Ellis Park, Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel), kemarin dini hari WIB (29/6).

Itu adalah gelar ketiga Brazil di Piala Konfederasi. Dua gelar lainnya direbut Samba pada 1997 dan 2005. Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen dari delapan edisi Piala Konfederasi.

Kemenangan Brazil menjadi bukti kekuatan mental juara yang mereka miliki. Tim asuhan pelatih Carlos Dunga tersebut tertinggal dua gol di 45 menit pertama. AS unggul dulu lewat gol Clint Dempsey pada menit ke-10 dan Landon Donovan (27').

Tapi, Brazil tampil greng di babak kedua. Baru semenit setelah turun minum, striker Luis Fabiano memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-74, Fabiano mencetak gol keduanya untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan Brazil akhirnya ditentukan lewat heading kapten tim Lucio pada menit ke-84 setelah meneruskan sepak pojok Elano.

Pada penyisihan grup lalu, Brazil menundukkan AS 3-0. "Dalam sebuah final, akan sangat sulit membalikkan defisit dua gol sesudah jeda. Tapi, ketika percaya dengan kemenangan, Anda akan bisa mewujudkannya," kata Dunga sebagaimana dilansir Reuters.

Dunga memuji semangat juang para pemainnya, khususnya di babak kedua. "Para pemain tetap fokus dan penuh determinasi. Mereka ingin menunjukkan, tidak mudah bagi tim mana pun mengalahkan Brazil," ujar pelatih 45 tahun yang sebelumnya mempersembahkan trofi Copa America 2007 itu.

Dalam perjalanannya menuju tangga juara, Brazil selalu menang di lima laga. "Kami layak menjadi juara sejati di Piala Konfederasi setelah apa yang kami capai," ucap Kaka, bintang Samba, kepada O Globo.

Sukses Brazil makin lengkap seiring dengan terpilihnya Kaka sebagai pemain terbaik. Bintang baru Real Madrid tersebut berhak atas golden ball (bola emas). Kaka sekaligus terpilih sebagai man of the match di partai final. Sedangkan golden shoe (sepatu emas) yang menjadi simbol pencetak gol terbanyak alias top scorer juga direngkuh Samba lewat Fabiano dengan raihan lima gol.

Brazil juga ditahbiskan sebagai tim paling fair play di Piala Konfederasi 2009 Afsel. Dalam laga final kemarin, Brazil sebenarnya mengantongi tiga kartu kuning (Felipe Melo, Andre Santos, dan Lucio). Sedangkan AS hanya menerima satu (Carlos Bocanegra). Tapi, AS sulit terpilih karena sudah mengoleksi kartu merah saat penyisihan grup

"Pertandingan final berjalan indah. Tapi, bagi saya pribadi, itu hanya terjadi di babak pertama. Di babak kedua, kami memberikan banyak kemudahan bagi Brazil. Salah satunya gol pertama mereka," urai Bob Bradley, pelatih AS, sebagaimana dilansir Associated Press. (dd)

Tiga Capres Soal KB Satu Suara Debat Putaran Terakhir

KRC, Jakarta -
Meski kerap saling debat, Prabowo dan Boediono ternyata juga bisa kompak soal isu-isu tertentu. Dalam putaran terakhir Debat Cawapres, kedua cawapres tersebut sepakat soal pembatasan laju pertumbuhan penduduk tanpa melalui peraturan perundang-undangan.

"Kami melihat kondisi nyata budaya kita. Kami lebih memilih melewati jalur pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat," kata Prabowo dalam debat dengan tema 'Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia' di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (30/6/2009). Debat dimoderatori Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Fachmi Idris.

Sementara itu, Boediono secara tegas menolak pembatasan laju pertumbuhan penduduk lewat sebuah undang-undang.

"Saya tidak setuju dengan undang-undang. Itu bisa membatasi hak-hak manusia indonesia sendiri," kata Boediono.

Cawapres SBY ini pun lebih memilih meredam laju pertumbuhan penduduk lewat program, seperti merevitalisasi program Keluarga Berencana (KB).

"Ini harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan anggaran yang cukup," ujarnya.

Hal yang agak berbeda disampaikan Wiranto. Saat didesak pertanyaan berapa jumlah anak yang seJakarta - Meski kerap saling debat, Prabowo dan Boediono ternyata juga bisa kompak soal isu-isu tertentu. Dalam putaran terakhir Debat Cawapres, kedua cawapres tersebut sepakat soal pembatasan laju pertumbuhan penduduk tanpa melalui peraturan perundang-undangan.
(ayu)

Meledak Tambang Batu Bara Puluhan Korban Tewas Dan Luka Parah

KRC,PADANG -
Musibah seperti tak pernah berhenti terjadi. Kali ini bukan pesawat jatuh, tapi meledaknya tambang batu bara Bukit Bual di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Karena ledakan terjadi di dalam lokasi penambangan yang medannya sulit, hingga tadi malam proses evakuasi korban masih dilakukan. Berdasar data sementara yang dihimpun wartawan, sembilan pekerja tewas dan 16 orang diperkirakan terperangkap.

Namun, sumber lain menyebutkan bahwa pekerja yang terjebak di dalam lokasi penambangan tersebut puluhan orang. Dan, pencarian terus dilakukan.

Peristiwa di kawasan CV Perdana milik Agustar itu terjadi sekitar pukul 10.00 kemarin. Diduga, ledakan disebabkan semburan gas metan yang berasal dari dalam tambang.

Informasi di tempat kejadian menyebutkan, penambangan itu memilki kedalaman 150 meter. Dan, medannya sangat sulit karena lokasinya berlorong-lorong. Apalagi, lokasi penambangan itu berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Sawahlunto. Akibatnya, korban agak terlambat ditangani.

Pemindahan korban dari lokasi ledakan cukup sulit dan membawanya ke rumah sakit di Kota Sawahlunto juga membutuhkan waktu sekitar satu jam. Hingga berita ini diturunkan, sebelas korban dirawat di RSU Sawahlunto.

Menurut Kabid Dinas Pertambangan Kota Sawahlunto Medi Iswandi, korban berjatuhan karena tidak dilengkapi peralatan pertambangan yang memadai. ''Kami pernah memperingatkan pemilik tambang untuk menghentikan aktivitas penambangan,'' kata Medi.

Dia menambahkan, pihaknya juga pernah mengecek lokasi penambangan. ''Saat kami cek bulan lalu, tambang ini memperlihatkan tanda-tanda tidak layak sehingga sudah harus ditutup,'' paparnya. Di antara yang menyebabkan tidak layak itu adalah tingkat N2 tinggi mencapai 20,9 persen dan CH4 (metan) 21 persen, masuk kategori sangat berbahaya.

Soal peralatan penambangan yang tidak standar diakui Hardianto, koordinator tambang. ''Selama ini pekerja tambang hanya dilengkapi helm dan sepatu bot,'' katanya. ''Sedangkan bau zat metan selama ini memang sudah ada. Namun, itu tidak dihiraukan,'' tambahnya.

Ketidaklayakan lokasi penambangan juga bisa dilihat dari ti­dak adanya plang-plang peringatan. Misalnya, peringatan dilarang merokok. Padahal, soal itu su­dah diperingatkan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Di bagian lain, petugas yang meng­evakuasi para korban benar-benar menemui kesulitan. Sa­lah satunya, banyak lorong da­lam tam­bang. Bahkan, jumlah­nya men­capai ratusan lo­rong. ''Le­bih sulit mengevakuasi ka­rena masih adanya gas metan serta masih banyaknya reruntuhan aki­bat meledaknya tambang,'' papar Andri, salah seorang petugas SAR dari Bukit Asam. Selain petugas SAR, pencarian korban dilakukan gabung­an anggota kepolisian dan TNI.

Ledakan lorong yang mencapai radius 400 meter itu juga menghancurkan mesin serta sebuah rumah peristirahatan para penambang. Juga, menghanguskan kayu di sekitar tambang.

Anas, salah seorang pekerja tambang yang selamat, menceritakan, bekerja di tambang memang sangat berisiko. Apalagi, kata dia, per­alatan yang disiapkan pemilik sangat terbatas. ''Untuk mendapat oksigen saat di dalam tambang saja sangat susah. Jadi, kami bekerja di sini hanya bergantung pada nasib,'' ung­kapnya. (jj/jn)

Ledakan Di Markas Brimob

KRC, jakarta
Setelah TNI, kini giliran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menjadi sorotan. Salah satu fasilitas simulasi milik Brimob terbakar dan sempat terjadi ledakan. Kejadian ini semakin menambah daftar panjang kelalaian di institusi pertahanan kita.


Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab ledakan belum diketahui. Namun kuat dugaan, cairan zat kimia yang mudah terbakar memicu kabakaran dan ledakan.

Masih segar juga dalam ingatan peristiwa ledakan di garasi Detasemen Antiteror 88 Polda Sumatera Utara pada 5 April 2006. Akibat kejadian ini, dua anggota Brimob tewas, empat anggota lainnya kritis, serta lima lainnya mengalami luka berat. Mereka yang tewas adalah Bripda Syahrial dan Bripda Syahnal.

Penyebab ledakan ini belum jelas. Namun insiden ini terjadi saat tim penjinak bahan peledak (jihandak) Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumut melakukan latihan rutin merakit bom. Ledakan itu juga menghancurkan ruangan garasi dan satu garasi lain yang berada di sampingnya. Tiga sepeda motor yang berada di depan garasi rusak terkena serpihan bom.

Pada 3 Februari 2003, ledakan juga sempat terjadi di salah satu gedung di Mabes Polri. Sebuah bom low explosive mengguncang teras gedung Astagina, Wisma Bhayangkari, Mabes Polri. Pihak Polri mengakui adanya kelalaian pengamanan dalam insiden ini.

Akibat ledakan ini, plafon gedung jebol, kaca-kaca gedung bagian depan hancur, beberapa huruf yang menyusun papan nama 'Wisma Bhayangkari' tanggal, dan sebuah tenda ambruk. Setelah diselidiki, pelakunya ternyata anggota kepolisian sendiri, yakni Ajun Komisaris Polisi Anang Sumpena. Anang mengebom markasnya sendiri karena sakit hati dipecat dari kesatuannya(yy)

Suami di Cici Dilaporkan ke Polisi Diduga Lakukan tabrak Lari

KRC, jakarta
- Pasca mengalami insiden di kawasan Jalan Raya Puncak, Bogor, Cici Paramida masih mengalami shock dan trauma. Ita, perempuan yang mengaku sebagai bibi dari Cici Paramida, mengabarkan hal tersebut.

"Dia Masih trauma dan shock. Masalah ini masih diproses oleh Kapolres Bogor. Jadi kalau mau tahu detailnya, silakan tanya ke pihak kepolisian," saran Ita ditemui di kediaman orangtua Cici, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (15/6) malam.

Sejauh ini, lanjut Ita, keponakannya masih belum bisa memberi keterangan kepada pers yang sejak pagi menunggu di kediamannya. "Mungkin satu dua hari kami kasih tahu semuanya. Kami masih rapat keluraga, karena dia masih istirahat dan shock, belum bisa diajak ngomong," papar wanita berkerudung hitam ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Cici mengalami insiden tabrak lari, yang diduga dilakukan suaminya sendiri, Raden Akhmad SuhaebiHamzawi. Cici mencurigai sang suami, yang baru menikahinya pada 12 Maret lalu, memboyong seorang perempuan dalam mobilnya. Karena curiga, ia berusaha membuntutinya. Hingga di kawasan jalan Raya Puncak, Cici yang menguntitnya dari belakang, kemudian menyalip mobil yang dtumpangi Suhaebi dan berusaha keluar turun dari mobilnya. Namun, mobil yang diyakini suaminya itu langsung kabur hingga menyerempet dirinya.

Selain kasus hukum, disebut-sebut Cici akan langsung menggugat cerai Suhaebi lantaran kasusnya itu. "Kami belum membicarakan masalah perceraian. Kami fokus ke perkara saja dulu," katanya. "Nanti Cici akan kasih keterangan langsung, kalau kronologinya seperti yang diberita-beritakan," pungkas Ita. (cc)

Siapa Yang Punya Andil Sby -JK Sama Sama Datang ke Suramadu

KRC,SURABAYA -
Rampungnya megaproyek Jembatan Suramadu menarik perhatian dua tokoh penting di negeri ini: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Buktinya, dua figur yang bersaing dalam pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang itu sama-sama akan mengunjungi jembatan terpanjang di Asia Tenggara tersebut.

Besok SBY datang untuk meresmikannya, sedangkan JK akan berkunjung hari ini. "Kedatangan Pak JK tergolong mendadak. Sebab, baru diberitahukan kepada kami Minggu malam (7/6)," kata sumber di lingkungan Pemprov Jatim yang ikut sibuk mempersiapkan kedatangan SBY dan JK.

Dia menambahkan, hari ini JK memang ada acara di Sidoarjo dan Mojokerto. "Setahu saya, semula nggak ada acara ke Suramadu. Tapi, Minggu malam itu baru diberi tahu bahwa Pak JK datang besok (hari ini)," tambahnya.

Jika memang kedatangan JK ke Suramadu mendadak, kesan bahwa keduanya bersaing untuk memanfaatkan momentum peresmian Suramadu menjadi tak terhindarkan. Apalagi, saat ini kedua tokoh itu gencar menebar pesona di media massa menjelang Pilpres 2009.

Kedatangan JK dibenarkan Sekdaprov Jatim Rasiyo. "Jadi, sebelum peresmian, besok (hari ini) Suramadu ditinjau terlebih dulu oleh Wapres (Jusuf Kalla, Red)," kata Rasiyo di sela acara geladi resik peresmian Suramadu di Kantor Pemprov Jatim kemarin.

Benarkah kedatangan JK tergolong mendadak atau di luar agenda protokoler yang ditentukan? Rasiyo membantahnya. Dia juga membantah bahwa kedatangan presiden dan wakil presiden kental dengan aroma persaingan menjelang pilpres. "Tidak ada kaitannya dengan pilpres. Ini murni agenda kenegaraan," kata Rasiyo.

Peresmian Suramadu oleh SBY besok memang tak bisa dihindarkan dari aroma politik. Selain dilaksanakan di masa menjelang pilpres, yang juga menjadi perhatian panwaslu (panitia pengawas pemilu) adalah berdirinya spanduk besar bergambar SBY dan ibu negara Ny Ani Yudhoyono. Spanduk itu dipasang di sisi jembatan yang melintang di Suramadu, di sisi Madura. Jadi, persis di lokasi peresmian.

Yang dipersoalkan bukan masalah foto SBY dan istrinya, melainkan kata "lanjutkan" di bawah kalimat "Demi Suksesnya Pembangunan". Jamak diketahui bahwa kata "lanjutkan" adalah slogan SBY di setiap kampanye pencitraan yang dimuat di media massa.

Ketua Panwas Jatim Sri Sugeng memastikan akan menyelidiki masalah spanduk tersebut. "Kita lihat dulu. Jika memang memenuhi unsur kampanye, tentu kami evaluasi keberadaan baliho itu.

Kawasan Industri

Jika Suramadu benar-benar dioperasikan, wilayah di kaki-kaki jembatan penyeberangan itu sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan industri. Untuk itu, Kementerian BUMN siap menggarapnya. ''Saat ini kami menunggu keputusan Menteri PU (Pekerjaan Umum). Jika BUMN bisa masuk, kami siap,'' kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kemarin (8/6).

Menurut Sofyan, kewenangan pengelolaan wilayah di sekitar jembatan Suramadu di tangan Badan Pengembangan Kawas­an Suramadu, dan Menteri PU duduk sebagai Dewan Pengarah. ''Kalau nanti ditender seperti mekanisme operator tol, BUMN pasti ikut,'' katanya.

Dalam tender operator tol, Jasa Marga, BUMN yang bergerak di bisnis jalan tol, menjadi pemenang dan akan mengelola tol Suramadu hingga 18 bulan ke depan. Setelah itu, pengelolaan tol diberikan kepada BUMN yang khusus didirikan untuk mengelola jembatan Suramadu dan kawasan sekitarnya.

Berdasar kajian Kementerian BUMN, secara komersial, pengembangan wilayah sekitar Suramadu sangat potensial. Dalam skema pengem­bangannya, kawasan jembatan Suramadu sisi Madura di­perluas dari 600 hektare menjadi 1.200 hektare. Rencananya 600 hektare diperuntukkan bagi pe­ngem­bangan kawasan industri, perdagangan, dan perkantoran.

Lalu 600 hektare lainnya disiap­kan di kawasan Tanjung Bumi, Bangkalan. Menurut Deputi Ke­­menterian Negara BUMN Mu­cha­yat, lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan peti kemas skala besar.

Awas Angin, Awas Ngebut

Pengendara motor diberi dua jalur di Jembatan Suramadu. Satu ke arah Madura, satu lagi ke arah Surabaya. Masing-masing selebar 3,05 meter. Kemarin, Jawa Pos men­jajal jalur motor di sisi kiri jembatan (Surabaya ke Madura) itu.

Jalur motor tersebut lebih tinggi sekitar satu meter daripada jalur mobil. Dua jalur tersebut dibatasi pagar besi, semacam pagar median jalan se­tinggi 160 meter. Se­lain membatasi jalur mobil-motor, pagar serupa dibangun di tepi jembatan. Tujuannya jelas, pengguna jalan tidak tercebur ke Selat Madura ketika melintas.

Kemarin siang, cuaca begitu terik. Angin pun berembus lebih dari sekadar semilir. Buktinya, belasan umbul-umbul untuk menyambut peresmian besok berjatuhan melintang di jalur motor tersebut. Cukup mengganggu.

Soal angin memang menjadi pembahasan yang cukup hangat sebelum Suramadu diresmikan. Jika kecepatan angin dari samping lebih dari 40 kilometer per jam, jembatan bakal ditutup untuk motor.

Yang harus diwaspadai pengguna motor bukan angin itu. Namun, keinginan mengebut agar segera sampai di tujuan. Sebab, jalur motor tidak memungkinkan untuk ngebut. Kemarin, saat Jawa Pos mencoba kecepatan 60 kilometer per jam, rasa­nya sudah tidak stabil.

Walau jalan cukup mulus, tetap tidak disarankan untuk mengebut. Sebab, jembatan itu bisa dilewati hanya dalam 7,5 menit dengan ke­cepatan 40 kilometer per jam. ''Ba­tas nyaman berkendara bagi motor memang 40 km per jam,'' ungkap Dirjen Bina Marga Departemen PU Hermanto Dardak. (ww)