Kalla-Wir Menguat Di bursa Capres Cawapres

krc,JAKARTA
- Gonjang-ganjing yang menimpa Partai Golkar mendorong partai itu untuk segera menentukan mitra koalisi. Opsi yang mencuat dalam dua hari terakhir adalah menempatkan Wiranto dari Partai Hanura sebagai calon wakil presiden bagi Jusuf Kalla.

Dari informasi yang ditelusuri wartawan sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.

Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber , jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.

Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.

Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.

PDI-P dan Golkar

Pertemuan intensif juga terjadi antara Tim Enam Partai Golkar dan PDI-P di Hotel Nikko, Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua tim sepakat adanya koalisi besar. ”Kami sudah bertekad membangun koalisi besar. Itu yang maju,” ucap Syamsul Muarif dari Tim Enam Golkar.

Koalisi besar tersebut, menurut Sekjen Partai Golkar Soemarsono, terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini juga nantinya bisa bekerja sama membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, baik di kabinet maupun parlemen.

”Kami bersepakat membangun koalisi besar diawali dari pertemuan semua pimpinan partai yang telah bersepakat untuk duduk bersama membangun koalisi besar itu. Mudah-mudahan besok (Rabu) pertemuan itu bisa dilakukan,” kata Sekjen PDI-P Pramono Anung.

Kemarin malam, Prabowo Subianto dijadwalkan datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.

Bantah pecah

Meski terjadi ”gonjang-ganjing” di tubuh Golkar akibat surat yang ditandatangani oleh 25 unsur pimpinan DPD, Jusuf kalla menegaskan, Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah belah.

Menurut dia, surat yang dibuat para DPD hanya sebuah solusi alternatif seandainya mandat penuh yang diberikan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Gokar terhadap dirinya sebagai capres untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain tidak dapat dilaksanakan.

Kalla menyampaikan itu dalam keterangan pers khusus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa. Ia didampingi Ketua DPP Yorrys Raweyai, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Ridwan Saleh, dan Ketua DPD Kalimantan Timur Mahyuddin.



Hal senada dikatakan Anwar Ridwan. ”Keputusan rapimnasus tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali lewat rapimnasus. Jadi, itu bukan desakan. Itu hanya pikiran kami di DPD,” ujarnya

Mahyuddin mengakui, dari enam nama yang diusulkan sebagai cawapres, memang tidak ada nama Kalla. ”Karena Kalla kan sudah ditetapkan sebagai capres. Terlalu murah kalau Ketua Umum Partai Golkar kita jual sebagai calon wapres,” katanya.

Inkonsistensi

Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menilai faksi di Partai Golkar yang ingin mengoreksi kembali hasil rapimnasus sebagai kelompok yang inkonsisten.

Sekalipun keputusan untuk memajukan Kalla sebagai tidak ideal dan berisiko besar, semua kader Partai Golkar harus menjaga kehormatan Partai Golkar dan juga belajar tunduk pada aturan.

Menurut Yuddy, keputusan Kalla untuk maju sebagai calon presiden dan tidak berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono muncul karena dorongan pengurus daerah dan pusat. Tidak elok jika kemudian mereka pula yang menarik-narik Kalla untuk mengoreksi putusan tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan pengurus pusat merupakan langkah indisipliner dan bisa memecah belah partai. Pernyataan itu merujuk pada langkah sejumlah DPD tingkat II yang mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Partai Golkar.

Kalangan generasi muda Partai Golkar juga menyatakan akan mendukung dan berada di belakang Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Kalla tetap berada di jalur aturan organisasi.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, Partai Demokrat selalu membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar sebelum atau sesudah Pemilu Presiden 2009. ”Masalah-masalah di internal Partai Golkar, kami tidak ingin mencampuri,” ujarnya.
(don)

Ada Apa Dengan Manohara

KRC, Malaysia
— Kerajaan Kelantan yang dikenal sangat tertutup, terkait tudingan dugaan penculikan terhadap model Manohara Odelia Pinot, belakangan merilis kegiatan putra mahkotanya, Tengku Temenggong Teungku Muhammad Fakhry Petra. Putra dari Wakil Presiden PAS, Datuk Husam Musa, menghadiri acara kawinan di Kota Baru.

ADVERTISEMENT

Tentu saja, Fakhry hadir bersama sang istri, Mano, yang kini bertitel Cik Puan Temenggong Manohara. Kemunculan ini lantas dipublikasi sebagai sanggahan terhadap pemberitaan selama ini bahwa Kelantan sangat tertutup dan Fakhry secara seksual menganiaya Manohara.

Tengku Fakhry saat ini berusia 31 tahun dan istrinya, Manohara, berusia 17 tahun. Menurut ibunda Mano, Daisy Fajarina, anaknya mengalami pelecehan seksual selama menikah dengan Fakhry. Karena itu, pihaknya menuntut putrinya dikembalikan. Sialnya, hingga kini Daisy belum juga menerima pernyataan secara langsung dari Mano, terkait kondisinya saat ini.

Foto Fakhry dan Manohara dirilis secara sepihak. Mereka, katanya, muncul di Kampung Kota, Kelantan. Manohara masih sempat menyalami tamu undangan perkawinan yang hadir di tenda. Ini untuk memberi kesan bahwa pasangan ini bahagia, tidak semurung seperti diklaim orangtua Manohara. Pasangan Fakhry dan Manohara berada di acara kawinan ini selama 40 menit.

Sementara itu, Imigrasi Malaysia sudah mencabut pencekalan atas Daisy Fajarina sejak 21 April 2009. Pencabutan ini sudah diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. (yy)

Duet Kalla-Wir Semakin Menguat Di Golkar

KRC, JAKARTA—
Di tengah ketidakpastian calon wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden pada 8 Juli, Partai Golkar dijadwalkan akan mengumumkan nama pasangan yang akan diusung pada Rabu (29/4).

Kabar yang beredar menyebutkan, M Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar tetap akan maju sebagai calon presiden. Adapun cawapresnya adalah Jenderal (Purn) Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Selain Golkar dan Hanura, partai yang akan mendukung pasangan tersebut disebut-sebut di antaranya Partai Kebangkitan Nadhlatul Umat (PKNU) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Partai-partai lainnya juga dikabarkan akan menyusul untuk bergabung.

Informasi yang diterima Kompas menyebutkan, Senin malam, Sekretaris Jenderal DPP Hanura Yus Jusman sebagai utusan Wiranto menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Dalam pertemuan itu hadir pula sejumlah pengurus Partai Golkar lainnya.

Wiranto pada pekan lalu telah menemui Kalla di kediamannya. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat akan membangun koalisi yang lebih besar menuju pilpres mendatang.

Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang selama ini bertemu dengan Kalla? Disebut-sebut pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menjadi capres dan akan berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subainto yang paling banyak mendapat dukungan menjadi cawapres. (ayu)

Boros Iklan Politik Hanya Sekedar Naikan Citra

KRC,JAKARTA-
Partai-partai politik benar-benar menghambur-hamburkan duitnya pada masa kampanye politik awal 2009 lalu. Parpol "membuang" dana sekitar Rp 1,06 triliun untuk meningkatkan citra dengan beriklan di media-media.

Dalam paparannya, Senior Manager Business Development Media AGB Nielsen, Maika Randini mengatakan, hingga akhir kwartal 1 2009, belanja piklan parpol melambung manjauhi iklan-iklan besar seperti telekomunikasi. "Dibanding periode 2008, iklan kwartal 1 2009 naik hingga 269 persen dari Rp 289 miliar menjadi Rp 1,065 triliun," kata Maika di Jakarta, Selasa (28/4).

Bidang telekomunikasi yang sebelumnya menjadi penyumbang iklan terbesar, pada kwartal hanya mengalami kenaikan sebesar 5 persen dari Rp 954 miliar menjadi Rp 1,004 triliun.

Hanya iklan kometik saja yang lebih besar dari belanja partai politik yaitu sebesar Rp 1,16 triliun. Bila digabungkan dalam kategori pelayanan masyarakat dan pelayanan perusahaan, iklan parpol mencapai Rp 1,47 triliun karena nilai iklan layanan masyarakat mencapai Rp 405 miliar.

Partai Golkar disebut sebagai penyumbang iklan tertinggi yang mencapai Rp 128 miliar atau naik 2.888 persen dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp 4,28 miliar diikuti Partai Demokrat yang mencapai Rp 61 miliar atau naik 5.865 persen dari Rp 1 miliar pada kwartal 1 2008.

Sayangnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang terbilang paling jor-joran tidak disebutkan dalam pemaparan Nielsen itu. "Kami tidak bisa mengungkapkan Partai Gerindra karena yang bersangkutan tidak ingin nilai iklannya disebutkan," kata Maika.

Disebutkannya, nilai iklan tersebut dihitung dalam harga pas, belum ada perhitungan diskonnya.(don)

Dianggap Salahi Aturan DPD I dan II Golkar Dapat Teguran

KRC,Jakarta
Surat Ketua 25 DPD I Golkar yang meminta agar Golkar rujuk dengan Demokrat dinilai menyalahi aturan. DPD I pun ditegur. Sedang DPD II yang memita rapimnassus diulang baru mendapat 'sanksi' secara lisan.

"Kami menegur melalui jalur struktur partai yaitu DPD I. Tetapi, untuk DPD II baru secara lisan sehingga acara itu sendiri tidak jadi terlaksana," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2009).

Menurut dia, tindakan tersebut menyalahi aturan, karena melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan DPP. "Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan lagi," ujarnya.

"Kalau pertemuan untuk mendukung sih nggak masalah. Tetapi, jika pertemuan secara nasional tanpa ada struktur itu bisa memecah partai," cetus pria yang menjabat Ketua DPR ini.

Ketika ditanya mengenai pertemuan di rumah Akbar Tandjung pada Senin kemarin, Agung menjawab diplomatis.

"Saya kira bisa langsung ditanyakan kepada beliau secara langsung. Sebab, itu baru dugaan. Dugaan beliau terhadap situasi dan kondisi pada saat sekarang," kata dia.(don)

Golkar Berharap Duet JK-Prabowo

KRC,Jakarta -
Golkar berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengalah dan memberi dukungan penuh kepada JK-Prabowo. Duet JK-Prabowo diyakini Golkar akan mampu mengimbangi popularitas capres Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Harus ada yang mengalah, Ibu Mega sudah pernah dua kali (nyapres). Kalau bisa didorong JK-Prabowo," tutur Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu yang akrab disapa Burnap, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (27/4/2009).

Menurut Burnap, apabila PDIP dan Golkar sama-sama maju, kemungkinan menang menjadi kecil. Oleh karena itu sebaiknya kedua partai besar ini berkoalisi untuk mengusung satu pasang capres pada pilpres nanti.

"Katakan JK maju, PDIP dan Gerindra maju, satu kali putaran bisa terguling semua," tutur Burnap.

JK-Prabowo, menurut Burnap, pendatang baru yang layak diperhitungkan. Duet ekonomi kerakyatan ini, Burnap menambahkan, akan mendulang banyak suara di Pilpres Juli nanti.

"JK-Prabowo sama-sama 'new comer', sama-sama ekonomi kerakyatan, lebih kuat bertarung dibandingkan PDIP dengan Hanura. Kalau 6 partai berkoalisi harus ada yang memulai mengalah," imbuh Burnap.

"Idealnya ada yang mengalah karena pemilu bukan antara menang dan kalah, tapi bagaimana koalisi berjalan ke depan," pungkasnya.
(rr )