SBY Merasa Mengingatkan Tak Menakut-Nakuti

Keterangan : Sby saat memberi keterangan pers (eas)

KRC, Jakarta
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat berperan penting untuk membantu aparat keamanan mengamankan negara dari aksi teror.

Presiden berharap upayanya mengingatkan perlunya kewaspadaan tersebut tidak dianggap seolah menakut-nakuti masyarakat.

”Bukan menakut-nakuti. Kewajiban saya sebagai kepala negara mengajak, mari sambil menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tetaplah kita peduli, waspada, dan jangan lalai,” ujar Presiden ketika meresmikan Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Presiden, dirinya sebagai kepala negara bersama para pejabat kepolisian dan pimpinan daerah perlu terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi ancaman teror.

”Tidak perlu cemas, tetapi waspada dan peduli pada keganjilan-keganjilan yang biasa dilakukan kaum teroris. Ini semata-mata agar kita tidak lengah, tidak lalai, karena kelalaian dan kelengahan itulah yang ditunggu oleh kaum teroris, kaum penjahat, dan pengacau,” ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono mengingatkan, teror bom harus membuat segenap komponen bangsa lebih bersatu. Semua pihak perlu menegaskan sikap, komitmen, dan posisi yang jelas bahwa kejahatan terorisme itu tidak ditoleransi.

Presiden berharap segenap komponen masyarakat memiliki kesepahaman untuk bersama-sama mencegah teror serupa berulang.

”Inilah yang saya harapkan, bersatunya hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mencegah. Jangan dibelokkan ke isu-isu lain yang justru menyuburkan mereka yang berniat jahat di negeri kita ini untuk mengguncang, merobek keamanan kita,” ujarnya.

Segera teratasi

Kepada masyarakat internasional, Presiden Yudhoyono menegaskan, peledakan bom Jumat lalu tidak akan melemahkan Indonesia. Gangguan keamanan itu juga dijanjikan Presiden akan segera teratasi.

Investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, dengan dukungan Badan Intelijen Negara (BIN)dan TNI, saat ini sedang berlangsung dan secara terus-menerus dipantau oleh Presiden.

”Langkah-langkah investigasi oleh kepolisian dibantu BIN dan TNI tengah berlangsung. Saya memantau tiap jam, ibaratnya, mereka terus bergerak untuk segera membawa pelakunya ke meja hijau dan akhirnya kita bisa menegakkan lagi keamanan,” kata Presiden.

Foto lama

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, Selasa di Jakarta, mengatakan, foto-foto yang ditampilkan Presiden Yudhoyono tentang kegiatan latihan menembak merupakan foto lama yang pernah ditunjukkan dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR beberapa tahun lalu.

Permadi yang merupakan mantan anggota Komisi I DPR menyebutkan, foto-foto yang ditampilkan, yaitu berupa kegiatan beberapa orang latihan menembak, pernah ditunjukkan oleh mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Foto-foto itu kembali ditunjukkan sewaktu Kepala BIN dijabat oleh Syamsir Siregar. ”Foto-foto orang yang latihan menembak itu pernah ditunjukkan waktu rapat di Komisi I DPR beberapa tahun lalu. Bukan foto SBY yang pipinya kena sasaran tembak ya, tetapi foto orang-orang yang lagi latihan menembak itu,” kata Permadi.

Permadi menduga, Presiden Yudhoyono tidak menerima informasi yang akurat dari aparat intelijennya terkait adanya upaya pembunuhan terhadap dirinya. (Dy)

Agum Bentuk Team Lima Tuntaskan Kasus Gagalnya Mu ke Indonesia

KRC,JAKARTA,
- Batalnya kunjungan Manchester United (MU) ke Indonesia menyisakan masalah yang lebih rumit ketimbang usaha untuk mendatangkan mereka. Untuk menyelesaikannya, Panitia Lokal sampai membentuk lima tim untuk menuntaskan masalah tersebut.

Ketua Panitia Lokal pertandingan MU versus Indonesia All Star, Agum Gumelar menyatakan telah membentuk lima kelompok tugas untuk menyelesaikan masalah dengan Manchester United, sponsor, masyarakat, instansi pemerintah, dan penyedia barang dan jasa terkait dengan acara.

"Tim itu akan mulai bekerja besok hingga 1-2 bulan ke depan," kata Agum pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7).

Khusus untuk masalah dengan MU, tim akan berusaha untuk mendapatkan kembali uang penampilan MU yang sudah dibayarkan panitia. Nilai uang penampilan tersebut mencapai dua juta dollar AS atau sekitar dua puluh miliar rupiah.

Menurut Agum, dalam klausul kontrak Panitia Lokal dengan MU, tertulis bahwa uang penampilan tidak bisa dikembalikan bila ada peristiwa tak terduga (force majeure), termasuk insiden ledakan bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriot, Jumat silam.

"Namun kami akan mendiskusikannya lagi dengan pihak MU soal apakah uang bisa dikembalikan. Kami akan menegosiasikan refund kontrak tersebut seusai Tur Asia MU yang akan berakhir di China sekitar awal bulan depan," lanjutnya.

"Sampai saat ini kerugian yang kami derita 23 koma sekian miliar rupiah," tambahnya.

Meski merugi, Agum tetap akan bertanggung jawab atas segala masalah yang muncul menyusul batalnya kunjungan "Setan Merah". Namun, ia berharap, semua pihak bersabar karena proses penyelesaian masalah mungkin memakan waktu panjang.

"Soal tiket, administrasi dan segala hal sekali lagi kami tegaskan, panitia tidak akan lepas tangung jawab. Kami akan bertanggung jawab. Namun kami minta perhatian karena jumlah kerugian yang kami derita sangat besar. Makanya ini memerlukan waktu yang lama," ungkapnya.(don)

Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid Dijebloskan ke Medaeng

KRC,Surabaya
- Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Fathorrasjid akhirnya dijebloskan ke bui di Medaeng, Sidoarjo, Selasa (21/7/2009). Ia menjadi tersangka korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari APBD 2008 senilai Rp 200,26 miliar.

Politikus dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu sebelumnya diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (kejati) Jatim selama kira-kira tiga jam. Fathorrasjid dibawa ke Medaeng dengan mobil kejaksaan Nopol L-1501-JP. Ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan yang mengerumuninya.

Kepala Kejati Jatim Hm Zulkarnain, mengatakan, Fathorrasjid ditahan karena turut serta menyalahgunakan dana P2SEM bersama bekas sekretaris pribadinya, Pudjiarto. “Indikasi keterlibatan Fathorrasjid terkait temuan penambahan jumlah kerugian negara yang semula Rp 9 miliar menjadi Rp 13 miliar dari total dana Rp 200,26 miliar. Itu diperkuat keterangan 15 saksi yang diperiksa sebelumnya,” katanya.

Tentang keterangan Fathorrasjid yang mengaku hanya diperalat oleh Pudjiarto, Kajati mengabaikan hal itu, karena keterangan Pudjiarto dan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tentang peran Fathorrasjid cukup jelas. “Bukti dan saksi kami cukup kuat,” katanya.

Menanggapi penahanan itu, kuasa hukum Fathorrasjid, Fachmi H Bachmid, menyatakan, kliennya belum tentu bersalah, sebab tanda tangan dalam rekomendasi untuk 174 LSM yang menjadi dasar pencairan dana P2SEM bukanlah tanda tangan kliennya. “Klien kami sudah meneliti bahwa tanda tangan yang ada bukan tanda tangannya, karena itu klien kami sudah melaporkan pemalsuan tanda tangan itu ke Polda Jatim pada pekan lalu,” katanya.

Anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) Jatim itu menegaskan bahwa rekomendasi anggota DPRD itu sendiri bukan merupakan kunci dari pencairan dana P2SEM, sebab DPRD hanya menyetujui dana P2SEM dalam APBD. “Siapa yang berhak mencairkan itu ada aturannya tersendiri yang secara teknis menjadi kewenangan Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jatim,” kata pengacara yang pernah mendampingi sejumlah pelaku terorisme di tanah air itu.

Fathorrasjid ditetapkan sebagai tersangka berdasar keterangan tersangka Pudjiarto (staf Sekretariat DPRD Jatim) yang mengarah pada dugaan keterlibatan mantan bosnya di DPRD Jatim dalam penggunaan dana P2SEM.

Program P2SEM itu merupakan realisasi setelah anggota dewan menggelar jaring aspirasi masyarakat. Program P2SEM juga menjadi program lain yang tidak tersentuh oleh program pemerintah yang sudah ada, di antaranya program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang pendanaannya juga dari APBD Jatim.

Anggaran program P2SEM sebesar Rp200,26 miliar tersebut digagas setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.(cc)